Sukses

Jaga Kelancaran Sengketa Pilpres di MK, 12 Ribu Personel TNI-Polri Disiagakan

Jakarta - TNI-Polri akan mengerahkan 12.000 personelnya untuk pengamanan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan akan dilakukan pada titik-titik kerawanan di Ibu Kota.

“Tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Ketua MK (Anwar Usman), Pak Sekjen MK, dan Pangdam. Untuk pengamanan persidangan di MK, kami melibatkan gabungan TNI-Polri, Pemerintah Daerah termasuk Pamdal yang ada di MK itu kurang lebih 12.000 personel yang disiapkan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juni 2019.

Gatot menuturkan, 12.000 personel gabungan TNI-Polri tersebut ditugaskan khusus untuk pengamanan di sekitar gedung MK. Begitupula di titik-titik kerawanan lainnya.

“Keseluruhan itu berjumlah lebih-kurang 47 ribu yang kami siapkan. Itu dengan polres-polres yang ada, kemudian juga kodim-kodim yang ada,” ucap Gatot.

Kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas saat sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga berlangsung di MK. Nantinya, sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Utara, hingga Jalan Gajah Mada akan ditutup.

“Itu kami lakukan penutupan jalan supaya memberikan rasa aman dan nyaman juga yang melakukan persidangan baik termohon, pemohon, ketua, dan masyarakat. Tentu kami antisipasi lah,” jelas Gatot.

 

2 dari 2 halaman

Juga Jaga Keamanan 9 Hakim MK

Sementara itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk menjaga keamanan di MK. Koordinasi terkait keamanan itu agar sidang PHPU 2019 berjalan lancar.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan baik kepada Polri maupun TNI. Jadi, media semua lihat, bagaimana ketatnya di MK. Itu semua dalam rangka untuk memastikan keamanan di sekitar MK. Insyaallah sesuai dengan protap keamanan lembaga negara yang menyelenggarakan acara seperti ini,” ungkap Guntur.

Selain area kantor, kata Guntur, fokus keamanan juga mengarah ke sembilan hakim MK. Setidaknya empat personel kepolisian disiagakan, untuk menjaga keamanan sembilan hakim MK.

“Kami mulai dari pengamanan Yang Mulia Bapak Ibu Hakim, pengawalan dari rumah ke kantor, di kediaman. Bahkan di daerah, kami sudah tempatkan patroli untuk mengamankan para Yang Mulia Bapak Ibu Hakim,” tuturnya.

Lebih jauh, Guntur menyampaikan, pengamanan terhadap sembilan hakim dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2019. Pengamanan itu diberikan sehari sebelum KPU mengumumkan hasil perolehan suara Pemilu 2019 yang jatuh pada 21 Mei 2019.

“Sesuai rencana, pengamanan kepada hakim sampai tanggal 9 Agustus 2019,” pungkasnya.

 

Ikuti berita Jawapos lainnya di sini

Loading
Artikel Selanjutnya
Prabowo Minta Pendukungnya Tak ke MK Saat Sengketa Hasil Pilpres Berlangsung
Artikel Selanjutnya
Polemik Perbaikan Gugatan Pilpres Prabowo-Sandi, Ini Kata MK