Anies Nilai Pemindahan Ibu Kota Tak Otomatis Kurangi Macet Jakarta

Pemprov DKI Jakarta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan terkait pengambilalihan pengelolaan air, Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (11/2). Pemprov DKI akan mengambil alih pengelolaan air dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PALYJA. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa tidak secara otomatis mengurangi permasalahan yang ada di DKI Jakarta, yakni kemacetan. Dia menilai, aktivitas pemerintahan tak berkontribusi banyak dalam menyumbang kemacetan Ibu Kota.

"Karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," ujar Anies di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Anies menuturkan, dirinya telah menjelaskan persoalan transportasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ketika rapat bersama pemerintah pusat. Di mana komponen transportasi di dalam kegiatan pemerintahan itu sangat kecil.

Sehingga jumlah kendaraan yang akan mengikuti pemindahan Ibu Kota hanya sendikit. Mantan Mendikbud itu mengungkapkan, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai sekitar 17 juta, sementara kendaraan kedinasan hanya 141 ribu.

"Maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu (hanya) sampai 8-9 persen," ucap Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pemerintah masih membahas dan mengkaji rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menjadi kandidat "terkuat" sebagai Ibu Kota Indonesia setelah Jakarta.

2 dari 2 halaman

Jokowi Setuju

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota — Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Rencana pemindahan ibu kota dilakukan demi mengurangi tingkat kepadatangan yang sudah membludak di Jakarta. (Liputan6.com/HO/Radi)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ini disampaikan Jokowi saat menanggapi laporan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengenai tiga lokasi alternatif ibu kota baru Indonesia.

Bambang dalam laporannya menyebut tiga lokasi alternatif tersebut yakni pertama tetap di Jakarta, kedua di sekitar Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Ketiga di luar Pulau Jawa.

"Kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi memiliki pertimbangan tersendiri sehingga menolak ibu kota tetap di Jakarta atau dipindahkan di sekitar Pulau Jawa. Jakarta atau Pulau Jawa disebut sebagai kawasan rawan macet dan banjir.

"Ada pencemaran yang berat juga. Ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," ujarnya.

Selain itu, degradasi sosial di Jakarta atau Pulau Jawa semakin tajam. Sementara lahan di Pulau Jawa semakin sempit akibat peralihan fungsi.

"Dan informasi yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa, setiap tahunnya. Dari sawah ke properti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.