Kubu Jokowi Minta Vonis Ahmad Dhani Tak Direspons Berlebihan

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis musikus Ahmad Dhani dengan 1,5 tahun penjara. Vonis itu menimbulkan reaksi dari sejumlah masyarakat, di antaranya dari kubu Prabowo-Sandiaga. 

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Jokowi dan Ma'ruf Amin, Arsul Sani meminta mereka untuk tidak perlu berlebihan dalam meyikapi vonis Ahmad Dhani. Sebab, putusan vonis itu baru sampai pada tahap pengadilan tingkat pertama.

"Tidak usah disikapi berlebihan, wong itu masih ada upaya hukum banding, kasasi PK (Peninjauan Kembali) gitu ya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Menurut Arsul, kader Partai Gerindra tidak perlu menyinggung masalah rezim. Pasalnya, masalah Ahmad Dhani bukanlah ranah eksekutif.

"Kalau sudah vonis itu urusan pengadilan bukan urusan Pemerintah, bukan urusannya eksekutif gitu loh. kenapa kok seolah-olah semua rezim diinikan," ungkapnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menyarankan Fadli Zon bersama partainya bertindak jika memang ada yang salah dari organ pemerintahan terkait masalah Ahmad Dhani. Dia mencontohkan dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE.

"Pak Fadli kan punya partai yang ada fraksinya di DPR ini, inisiasi dong apakah mau kemudian melakukan inisiasi untuk mengubah UU ITE atau mengubah apa sistem pengadilannya atau apalah, lakukan dong," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua TKN Johnny G Plate menilai permasalahan Ahmad Dhani memang sudah berjalan sesuai hukum yang berlaku. Kata dia, selalu ada hak dan tanggung jawab dari apa yang sudah diperbuat.

"Ini pelajaran untuk Dhani bahwa hak-hak dia yang dilindungi konstitusi harus bertanggungjawab sesuai hukum. Kalau tidak, itu menjadi pelanggar hukum, itu dihukum. Ini jadi pelajaran bagi masyarakat," tuturnya.

Politikus Partai NasDem ini juga menegaskan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak hanya tajam ke masyarakat biasa. Tetapi juga para tokoh bahkan sahabat dekat Jokowi sekalipun.

"Jadi kalo dibilang oleh oposisi itu cuma mempolitisasi aja isu-isu ini untuk kepentigannya sendiri. Pemerintah tegas baik partai koalisi maupun partai oposisi kalo langgar hukum tindak tegas," ucapnya.