KPK Bantah Ombudsman soal Tudingan Sita Rekaman CCTV Novel Baswedan

Ombudsman Temukan Maladministrasi Kasus Novel Baswedan — Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (dua kanan) dan Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarul Zaman (dua kiri) saat penyerahan temuan laporan maladministrasi kasus Novel Baswedan di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (6/12). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan Ombudsman yang menyebut bahwa lembaga antirasuah itu menyita rekaman CCTV kediaman penyidik seniornya, Novel Baswedan.

"Kami perlu memperjelas beberapa hal terkait dengan konferensi pers ORI (Ombudsman Republik Indonesia). Pertama, tidak benar kalau dikatakan KPK melakukan penyitaan terhadap CCTV di rumah Novel," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (7/12/2018).

KPK menegaskan, telah memberikan rekaman aslinya langsung kepada Polri agar penyelidikan kasus penyerangan dengan air keras yang menimpa Novel Baswedan berjalan lancar.

"Justru KPK telah memberikan salinan master CCTV tersebut pada penyidik Polri yang menangani kasus tersebut. Sebelumnya, KPK memang memasang CCTV di rumah Novel sebagai bagian dari mitigasi resiko terhadap pegawai KPK," jelas dia.

Hal itu dilakukan agar Novel Baswedan tidak lagi dipersulit. Novel saat ini masih menjalani proses pemulihan mata akibat serangan tersebut, jangan sampai malah kembali dibebankan untuk membuktikan.

"Novel sebelumnya telah diperiksa beberapa kali, bahkan saat pemeriksaan di Singapura didampingi oleh Pimpinan KPK saat itu. Jadi keliru juga jika ada pihak-pihak yang mengatakan Novel belum pernah diperiksa sebelumnya," ujar Febri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tim pemantau Komnas HAM selanjutnya akan memanggil penyidik kepolisian yang memeriksa kasus ini dan hasilnya selama tiga bulan ke depan.

2 dari 2 halaman

Ombudsman

Peringatan 500 Hari Penyerangan Novel Baswedan Digelar di KPK — Wadah Pegawai (WP) KPK saat memperingati 500 hari penyerangan terhadap Novel Baswedan di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/11). WP KPK mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus-kasus penyerangan terhadap aktivis. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi dalam proses penyidikan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Dalam konferensi pers itu, disinggung soal CCTV di kediaman Novel Baswedan yang diambil KPK dan salinannya dikirim ke penyidik Polri. Hal itu dinilai sebagai salah satu penghambat pengusutan kasus tersebut.

"Itu bukti kan. Tapi diambil oleh KPK dan akhirnya KPK menyerahkan kloningnya kepada Polri. Kloning kan sesuatu yang tidak bisa diterima secara hukum. Kami melihatnya sebagai hambatan," ujar Komisioner Ombudsman Adrianus Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 6 Desember 2018.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Ombudsman
Novel Baswedan