Sukses

PSI: Korupsi Berjamaah Anggota DPRD Coreng Wajah Kota Malang

Surya prihatin dengan rendahnya integritas pemerintah dan anggota DPRD di Kota Malang.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara maraton menggeledah rumah sejumlah anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis, 30 Agustus 2018. Total sebanyak 22 anggota DPRD Malang akan dan telah menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Juru Bicara PSI Surya Tjandra mengatakan langkah KPK tersebu patut diapresiasi. Menurutnya, upaya itu penting dilakukan untuk mengungkap skandal korupsi yang meibatkan eksekutif dan legislatif.

"Langkah KPK ini harus didukung untuk mengungkap kasus skandal korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif di Kota Malang,” kata Juru Bicara PSI Surya Tjandra pada Sabtu (1/9/2018).

Surya melihat masyarakat Kota Malang terus memantau kasus korupsi ini dan berharap semua yang terlibat diproses secara hukum. "KPK harus menjawab harapan masyarakat ini,” tambah Surya.

Kasus korupsi ini bermula saat KPK menangkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono dan mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono pada November 2017.

Jarot diduga memberikan suap sebesar Rp 700 juta kepada Arief terkait pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2015.

Dalam pengembangannya, KPK menahan mantan Wali Kota Malang Mochamad Anton dan 18 Anggota DPRD Kota Malang. Anton ditangkap karena diduga sebagai pemberi suap, sementara 18 anggota dewan diduga sebagai penerima suap. KPK bahkan menyebut kasus ini sebagai kasus korupsi yang dilakukan secara massal.

"Kasus ini korupsi massal ini mencoreng wajah pemerintahan di Kota Malang. Marwah pemerintahan di Kota Malang merosot gara-gara kasus korupsi ini,” ujar Surya.

"Legislatif yang harusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif bukannya mengingatkan jika mengarah pada tindakan pelanggaran hukum, tapi malah bersekongkol dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi," kata dia. 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Peran Parpol Dipertanyakan

Surya prihatin dengan rendahnya integritas pemerintah dan anggota DPRD di Kota Malang. Surya khawatir hal ini akan membuat masyarakat Malang sulit percaya kepada pemerintahan yang ada.

"Masyarakat akan mempertanyakan apa pentingnya ikut pilkada dan pemilu jika yang terpilih adalah pejabat publik yang tidak amanah," kata Surya.

Caleg DPRI RI dapil Malang Raya dari PSI ini juga menyoroti peran partai politik pengusung pejabat publik terduga pelaku korupsi massal ini.

Surya meminta partai politik yang mengusung mantan Wali Kota Malang dan menjadi kendaraan anggota DPRD jangan lepas tangan begitu saja.

Menurut Surya partai politik harus bertanggungjawab. Partai politik harus meminta maaf dan serius melakukan evaluasi rekrutmen calon kepala daerah dan calon anggota dewan jika ingin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

"Partai politik harus meninggalkan budaya politik lama yang mengusung kandidat hanya karena besarnya mahar yang disetorkan. Partai politik harus berani mengusung sosok yang punya rekam jejak yang bersih dan profesional untuk diusung menjadi pejabat publik,” tandas Surya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.