Idrus Marham dan Jerat KPK untuk Golkar di PLTU Riau

Eni Maulani Saragih yang sudah jadi tersangka kasus ini menyatakan, dia hanyalah petugas partai. Dugaan adanya uang suap dari proyek PLTU Riau-1 yang digunakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pun sempat dibenarkan Eni.

"Memang ada duit yang Rp 2 miliar saya terima, sebagian, saya ini kan untuk munaslub," kata‎ Eni usai diperiksa, Senin 27 Agustus 2018.

Eni sendiri saat Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017 merupakan Bendahara Umum Munaslub. Sedangkan Partai Golkar saat itu dinahkodai oleh Idrus Marham selaku pelaksana tugas Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Eni kerap melapor Idrus usai menerima uang suap dari Johanes.

"Eni itu ketika menerima uang, dia selalu melapor ke Idrus Marham, untuk disampaikan," ujar Alex.

Bahkan Alex menegaskan, penyidik sudah menemukan bukti adanya uang suap yang diterima Eni Saragih dipergunakan untuk Munaslub Partai Golkar.

Diketahui Munaslub Partai Golkar pada pertengahan Desember 2017 untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum menggantikan Setya Novanto.

"Dan juga Idrus Marham mengetahui, Eni itu menerima uang, dan sebagian dari uang itu digunakan untuk Munaslub Golkar, pada saat itu kan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar," kata Alex.

Bahkan, Alex mengatakan pihaknya akan mendalami apakah bisa menjerat Partai Golkar yang diduga menerima aliran dana suap dengan pasal yang biasa diterapkan untuk korporasi.

Airlangga Hartarto sendiri membantah adanya uang suap Rp 2 miliar yang masuk untuk Munaslub partai berlambang beringin.

"Terkait dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan ketua OC Pak Agus Gumiwang, mengatakan tidak ada. Dan dari ketua panitia penyelenggara Munaslub (juga) tidak ada, dan dari bendahara Golkar juga tidak ada (aliran dana ke Munaslub Partai Golkar)," kata Airlangga pada Senin 27 Agustus 2018.

Sangkalan dari Airlangga tak dihiraukan oleh Alex. Menurut dia, setiap orang mempunyai hak untuk tidak mengakui perbuatannya. Namun bantahan tersebut akan terpatahkan dengan bukti yang dimiliki KPK.

"Ya, semua orang boleh menyangkal, boleh membantah ya, tapi nanti kan akhirnya di pembuktian gitu kan. Eni sendiri ketika ditangkap itu kan menjabat sebagai bendahara. Ya memang kita enggak bisa memisahkan uangnya Eni yang diterima Eni itu kan. Itu digunakan untuk apa saja, yang jelas bendahara umum dan yang bersangkutan sudah menyampaikan salah satunya digunakan untuk munaslub," kata Alex.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan biaya munaslub 2017 tidak menggunakan dana hasil korupsi seperti pengakuan Eni Maulani Saragih. Ace mengatakan, biaya munaslub murni dari internal Partai Golkar.

"Saya tegaskan pembiayaan Munaslub 2017 tidak ada uang yang aneh-aneh. Semua dibiayai dari iuran anggota dari anggota Fraksi Golkar yang berikan sumbangan munaslub," kata Ace di Jakarta, Kamis 30 Agustus 2018.

Dia menuturkan, Golkar memiliki uang kas yang cukup untuk acara tersebut. Golkar tidak pernah menggunakan dana hasil suap yang diperoleh Eni untuk penyelenggaraan Munaslub 2017.

"Kita harus tahu bahwa penyelenggaraan itu dibagi dua, ada SC (Steering Committee) dan OC (Organizing Committee). Kalau dalam pemberitaan dibilang uang suap itu dipergunakan SC untuk penginapan dan konsumsi itu salah besar. Itu kan adanya di OC bukan di SC," tutur Ace.

Menurut dia, apa yang dikatakan Eni adalah pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun. Hal ini sudah dikonfirmasi kepada panitia munaslub.

"Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub (Golkar), Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni," Ace menjelaskan.

Lebih lanjut, tindakan Eni tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Golkar. Saat ini posisi Eni sudah dicopot dari Golkar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan tidak ada duit yang masuk ke partai lantaran sumber dana berasal dari iuran anggota.

Golkar menyatakan siap diaudit soal dugaan aliran dana korupsi PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar 2017. 

"Pastilah kalau itu. Orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu sumber anggaran kita berdasarkan AD/ART yang mengatur itu ya dari iuran anggota itu," ujar Lodewijk di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 28 Agustus 2018.

Namun, dia berjanji bakal menelusuri apakah ada kader Partai Golkar yang memang bermain atau tidak. "Manakala ada oknum yang bermain itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," imbuh Lodewijk.

Dia mengatakan pihaknya juga akan menunggu hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berjanji mempelajari temuan komisi antirasuah itu. 

"KPK kan sedang bekerja, kalau temuan-temuan mereka pasti diberikan kepada kita ya tentunya akan diberikan kepada kita," kata Lodewijk Freidrich Paulus.

Saksikan video pilihan di bawah ini: