Tak Usung Calon Bermasalah, PSI Teken Pakta Integritas dengan Bawaslu

Bawaslu melakukan sosialisasi pencalonan Pileg dan Pilpres 2019 ke PSI (Liputan6.com/ Yunizafira Putri)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sosialiasi pengawasan Pencalonan Pileg dan Pilpres 2019 ke semua partai peserta pemilu 2019. Salah satunya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Upaya kami mencegah untuk tidak banyak terjadi persoalan untuk tidak banyak sengketa. Ya apapun itu, penyelenggara harus siap. Ini merupakan pencegahan dini," ujar Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor PSI, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa 3 Juli 2018.

Bersamaan dengan itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni menandatangani delapan poin pakta integritas yang telah disediakan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Abhan berharap, lewat pakta integritas itu, parpol dapat berkomitmen untuk bisa mengusulkan calon nantinya yang bersih, amanah, dan tidak tersangkut persoalan hukum.

"Kami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai peserta Pemilu 2019 berkomitmen untuk: Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD, DPD atau Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan atau Korupsi, Narkotika dan Obat-obatan terlarang, Terorisme, Kejahatan Seksual," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie, membacakan salah satu poin dalam Pakta Integritas.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Giring kini mencoba peruntungan di dunia politik. Ia bergabung di PSI

2 dari 2 halaman

Bawaslu Sambangi Golkar

Sebelumnya, Bawaslu bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Jalan Angrek Nelly, Jakarta Barat, Senin 2 Juli 2018.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Abhan meminta kepada Golkar untuk tidak mencalonkan atau mengusung mantan narapida korupsi di Pemilu 2019.

"Bahwa imbauan moral kami kepada partai politik yang kami kunjungi hari ini agar bahwa dalam pencalonan ini nantinya tidak mengusung atau mencalonkan mantan narapidana korupsi dan tindak pidana yang telah diatur jelas undang-undang," kata Ketua Bawaslu Abhan di DPP Partai Golkar, Jalan Angrek Nelly, Jakarta Barat.

Dia juga meminta agar tidak terjadi politik uang dalam setiap kampanye. Selain itu, partai peserta pemilu diminta taat pada aturan mengenai aturan mekanisme kampanye.