KPK Terima Pengembalian Uang Rp 3,7 Miliar terkait Kasus Suap DPRD Sumut

KPK Periksa Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman — Ketua DPRD Sumatera Utara, Wagirin Arman menunggu di lobi gedung KPK, Jakarta, (9/4). Wagirin diperiksa terkait kasus suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumut 2012-2013 oleh Mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sebesar Rp 3,7 miliar dalam proses penyidikan kasus dugaan suap 38 anggota DPRD Sumatera Utara.

Saat ini, KPK tengah mengindentifikasi pihak-pihak yang turut menerima suap dan bersifat kooperatif selama proses penyidakan.

KPK mengingatkan agar anggota DPRD Sumut yang ikut menerima uang segera mengembalikan uang ke KPK dan mengakui perbuatan. Sikap kooperatif dan pengembalian uang akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penanganan kasus tersebut.

"Kami ingatkan kembali, sikap koperatif dan pengembalian uang akan dihargai sebagai faktor meringankan dalam penanganan kasus ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (22/5/2018).

Hingga kini, penyidik telah memeriksa 150 saksi dalam proses penyidikan kasus tersebut. KPK pun hari ini, mengangendakan pemeriksaan terhadap 22 saksi untuk 38 anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

"Pemeriksaan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Unsur saksi dari anggota DPRD, staf khusus, sekretariat DPRD dan pejabat dan PNS Pemprov," jelas Febri.

2 dari 2 halaman

Diterima 38 Tersangka

KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumatera Utara sebagai Tersangka — Ketua KPK Agus Rahardjo saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4). KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara atau Sumut sebagai tersangka. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka. Mereka diduga menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang masing-masing sebesar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta.

Uang yang diterima 38 tersangka dari Gatot itu terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai 2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Kemudian pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara pada 2015.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Korupsi di Sumatera Utara (Sumut) melibatkan 38 anggota DPRD yang diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.