Golkar Disebut Kecipratan Uang Suap Bakamla, Ini Kata Airlangga

Liputan6.com, Jakarta - Golkar kembali dikait-kaitkan dengan dugaan menerima "uang haram" hasil korupsi untuk acara partainya. Yang paling anyar adalah uang proyek Bakamla yang disebut membiayai Munas.

Sebelumnya, Setya Novanto juga bernyanyi mengatakan ada aliran dana proyek E-KTP ke Rapimnas Golkar.

Ini Prediksi Menteri Ekonomi Kabinet Prabowo-Gibran, Banyak Orang Lama?
Di Tengah Ketidakpastian Global, Sektor Ritel Bisa Berperan dalam Perekonomian Nasional
Airlangga Banyak dapat Dukungan Jadi Ketum Golkar Lagi, Bamsoet: Tergantung Tikungan Terakhir

Terkait hal itu Ketua Umum Golkar Airlangga, enggan berbicara banyak.

"Itu tahun berapa itu. Tanya aja itu. Tanya saja," ucap Airlangga yang langsung pergi, usai melayat di rumah duka Probosutedjo, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sebelumnya, Partai Golkar diduga mendapat aliran uang hasil korupsi untuk penyelenggaran Musyawarah Nasional. Pihak yang diduga mengalirkan uang USD 300 ribu ke Munas Golkar adalah anggota Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga pagi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/3/2018). Dalam kebersamaan ini, mereka sempat membahas calon wakil presiden (cawapres) untuk Jokowi di Pilpres...

2 dari 2 halaman

Komitmen Golkar

Berkaus Kuning, Jokowi Olahraga Bersama Airlangga Hartarto di Istana Bogor — Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto olahraga bersama di sekitar Istana Bogor, Sabtu (24/3). Jokowi menggunakan kaos kuning, sementara Airlangga putih. (Liputan6.com/Pool/Biro Pers Setpres)

Fayakhun disebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan satelit di Badan Keamaman Laut (Bakamla). Dari jumlah itu, Fayakhun disebut meminta uang USD 300 ribu dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.

Dalam sidang dengan terdakwa Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1/2018), terungkap uang USD 300 ribu itu diminta diberikan tunai guna menyokong penyelenggaraan Munas Partai Golkar.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024