Alasan PSI Usulkan Luhut Pandjaitan Jadi Cawapres Jokowi

20160517- Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan-Jakarta- Herman Zakharia — Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat wawancara khusus di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (17/5). Luhut mengatakan Jokowi tidak berpihak kepada siapa pun, pada calon ketua umum Golkar. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan 12 nama calon wakil presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Nama-nama itu adalah Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto, Pengusaha Chairul Tanjung, Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan, Mantan Panglima TNI Moeldoko,

Selain itu, Mantan Ketua MK Mahfud MD, Pakar E-Commerce Nadiem Makarim, Pengusaha Rusdi Kirana, Ketua PBNU Said Aqil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menyeri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Dari 12 nama tersebut, terdapat dua nama jenderal yakni Luhut Pandjaitan dan Moeldoko. Menurut PSI, tak ada alasan khusus terkait masuknya dua nama itu menjadi cawapres Jokowi.

“Tidak ada alasan khusus sekali lagi ini dari berbagai macam profesi, ada politisi, ada jenderal, ada pengusaha ada dari Ormas. Tidak ada pertimabangan khusus,” Sekretaris Jendral PSI Raja Juli Antoni Toni di Kantor DPP PSI, Minggu (25/3/2018).

Toni menyatakan, semua rekomendasi dari mereka diserahkan sepenuhnya pada Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu dapat memilih latar belakang cawapres yang dibutuhkan.

"Kalau Pak Jokowi menganggap lima tahun ke depan perlu pemimpin dari eks militer ada. Kalau dipilih dari ormas, ada. Politisi, ada,” ujar dia.

Saksikan video menarik berikut ini:

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah mengirim surat ke Pemprov DKI Jakarta terkait moratorium reklamasi teluk Jakarta.

2 dari 2 halaman

Tentara Reformis

Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo

Selain itu, Toni menilai Luhut Pandjaitan merupakan seorang tentara yang reformis, bukan bagian dari Orde Baru.

“Pak Luhut off di zaman Pak Mega dan SBY kemudian diajak kembali Pak Jokowi. Jadi bagi saya, Pak Luhut, Pak Moeldoko bagian tentara reformis, yang mengerti bahwa militer tidak boleh bermain politik,” jelas dia.

“Dalam perkembangannya, Pak Luhut bisa dikategorisasi militer pro reformasi,” Toni menandaskan.