Sukses

Kejar 7 Juta Sertifikat, Jokowi Pastikan Pegawai BPN Tak Tidur

Liputan6.com, Ambon - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat tanah diberikan kepada rakyat Indonesia pada tahun ini. Ia pun meminta Badan Pertanahan Nasional untuk bergerak cepat merealisasikannya.

"Saya pastikan pegawai-pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) enggak pernah tidur. Menuju ke tujuh juta itu tidak mudah. Tahun kemarin lima juta (sertifikat tanah) juga bisa kita berikan kepada rakyat," kata Jokowi di Auditorium Rektorat Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Rabu (14/2/2018).

Jokowi mengungkapkan, dari 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang rakyat, saat ini baru 51 juta yang direalisasikan. Karena dulu setiap tahun hanya bisa memberikan 500 ribu sertifikat setiap tahun dari seluruh kantor BPN yang ada di Tanah Air.

Untuk itu, Jokowi memastikan bahwa sertifikat tanah untuk rakyat itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

"Karena ini adalah masalah besar yang kita hadapi," kata Jokowi.

Pemerintah berupaya mendekatkan masyarakat kepada akses perbankan. Dengan begitu, masyarakat bisa mudah mendapat permodalan dan mendorong perekonomian. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah ialah mempercepat sertifikasi tanah.

"Sekarang kita menggencarkan program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang mempemudah masyarakat ke akses perbankan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Jokowi tak ingin program sertifikasi tanah berjalan lambat seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana, dalam setahun hanya sekitar 500 ribu sertifikat tanah.

 

1 dari 2 halaman

Target Pemerintah

Sebab itu, pemerintah pun terus memasang target. Di tahun 2017, pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat tanah. Kemudian, naik pada tahun ini menjadi 7 juta sertifikat.

"Tahun depan 9 juta sertifikat yang dibagikan saya yakin bisa," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, percepatan sertifikasi tanah perlu dilakukan. Lantaran pada 2015, dari 126 juta bidang tanah baru 46 juta yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta tanah yang belum bersertifikat.

Jokowi tak ingin sertifikasi tanah berjalan lama seperti dahulu.

"Kalau setahun 500 ribu kaya dulu-dulu berarti 160 tahun kita butuh. Apa mau diterus-teruskan? Enggak, saya enggak mau," kata Jokowi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Artikel Selanjutnya
Jokowi Tegaskan Ada Perpres Justru Perketat Masuknya TKA
Artikel Selanjutnya
Pembebasan Lahan Proyek Kereta Cepat Capai 20 Persen