Mendagri Cabut 51 Peraturan untuk Dukung Percepatan Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mencabut 51 Peraturan Mendagri. Peraturan itu dicabut karena dinilai menghambat proses perizinan dan rantai birokrasi yang cukup panjang.

Tjahjo mengungkapkan, peraturan yang dicabut itu menyangkut pemerintahan, kepegawaian, perpajakan, pelatihan dan pendidikan, tata ruang, kemudian bidang perizinan dan penelitian riset.

"Kita cabut 51 peraturan, di samping rekomendasi Rakor PMK kemarin, akan kita cabut yaitu RPJMD desa," ucap Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Tjahjo juga meminta kepada para gubernur agar bisa mengevaluasi peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi atau perizinan, sehingga bisa bersinergis dengan pemerintah pusat.

"Karena keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) ya enggak bisa kami batalkan perda, kami menyerahkan sepenuhnya kepada para gubernur dan nanti para bupati dan wali kota, kemungkinan masih ada perda yang menghambat investasi, perizinan dan lainnya," jelas Tjahjo.