Kemendagri: Kami Hanya Minta Pos Anggaran TGUPP Dialihkan

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menegaskan, tidak memberi perlakuan berbeda antara Gubernur DKI selama ini. Hal itu menampik kabar yang menyebut Kemendagri pilih kasih terkait anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Syarifuddin menegaskan, Kemendagri hanya meminta pembebanan anggarannya dialihkan. Dalam APBD DKI 2018, TGUPP masuk pos anggaran Biro Administrasi.

Sementara Kemendagri meminta alokasinya diubah menjadi beban atas penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) KDH.

"Tidak membedakan dengan gubernur sebelumnya. Karena sebelumnya, baik pada era Pak Ahok maupun era Pak Jokowi, pembebanan anggaran TGUPP juga menggunakan biaya Penunjang Opersional (BPO) KDH," tegas Syarifuddin kepada Liputan6.com, Minggu (24/12/2017).

Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya sempat heran terkait rekomendasi terhadap APBD DKI 2018 yang menyoroti TGUPP. Ia menyebut TGUPP ingin dihapus Kemendagri.

Pada periode gubernur sebelumnya, menurut dia, hal itu tidak dipermasalahkan. Syarifuddin menilai pandangan semacam itu keliru.

Dia menegaskan, Kemendagri tidak pernah berniat menghilangkan TGUPP, melainkan menyarankan pengalihan beban anggarannya saja. Selain itu, anggarannya yang dianggap terlalu besar juga perlu dirasionalkan.

"Kami tetap konsisten pada hasil evaluasi Mendagri. Karena hasil evaluasi yang sudah ditetapkan dengan keputusan Mendagri itu, yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI," ucap Syarifuddin.