Sukses

Djarot Deg-degan Jelang Akhir Masa Jabatan, Apa Penyebabnya?

Djarot mengaku rekam jejaknya saat menjadi Bupati Blitar bersih. Tidak ada anak buahnya yang terkena kasus korupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku deg-degan di sisa 10 hari masa jabatannya. Ia pun mengungkapkan perihal penyebabnya khawatir.

"Jangan sampai 10 hari ini ada yang macam-macam dan kena (ketangkap). (Bisa) malu saya," ujar Djarot saat peluncuran e-Audit atau Sistem Informasi Pengawasan (Si Insan) dan whistleblowing system atau sistem pengaduan terpadu (Sipadu) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Ia meminta PNS melihat rekam jejaknya selama menjabat sebagai Wali Kota Blitar, Jawa Timur, selama dua periode (2000-2010). Djarot menjamin tak ada anak buahnya yang tersandung kasus korupsi.

"Enggak ada staf saya masuk penjara gara-gara korupsi," kata Djarot.

Karena itu, Djarot malu jika ada pejabat DKI yang dijadikan tersangka korupsi oleh KPK. Menurut dia, besaran APBD Jakarta harus diawasi dengan baik supaya tepat sasaran.

"Kalau gitu (sampai tersangka korupsi) kalian mempermalukan diri kalian sendiri, mempermalukan Pemprov, dan kalian mempermalukan saya," kata Djarot.

Masa jabatan Djarot akan berakhir 15 Oktober 2017. Pelantikan GUbernur dan Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan dilakukan Senin 16 Oktober 2017 di Istana Negara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Minta DPRD Kembalikan Mobil Dinas

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan, anggota DPRD DKI tidak bisa menikmati fasilitas mobil dinas dan tunjangan transportasi sekaligus.

Untuk bisa menikmati tunjangan transportasi, kata Djarot, anggota Dewan harus terlebih dulu mengembalikan mobil dinas.

"Konsekuensinya adalah kalau mau menerima tunjangan transportasi, mobil yang sedang dipakai anggota Dewan harus dikembalikan dulu. Sebelum itu diterima oleh Pemprov, maka tunjangan tidak akan kita berikan," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Djarot telah memerintahkan Badan Pengelola Anggaran Daerah (BPAD) untuk mengecek kelengkapan mobil dinas, yakni sebanyak 101 unit mobil yang terdiri dari Toyota Prado, Honda Accord, Toyota Camry yang segera dilelang.

"Saya sudah perintahkan BPAD untuk mengecek kelengkapan dari mobil dinas. Saya hitung ada sekitar 10. Karena nilai mobil semakin tahun semakin turun, maka saya perintahkan langsung dilelang terbuka," ucap Djarot.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.