Penjelasan Menhan Soal Penyebab Polemik Pengadaan Senjata

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui prosedur pengadaan senjata api di Indonesia belum berjalan baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya polemik "senjata ilegal", dan tertahannya senjata Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

"Koordinasi ini belum berjalan dengan benar, mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena (melalui) satu induk, yaitu Menteri Pertahanan," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Sejumlah pembelian senjata, menurut dia, masih belum mengikuti prosedur yang berlaku. Ia menjelaskan soal pengadaan senjata Polri yang jadi kontroversi.

Polri sebenarnya telah meminta izin ke Badan Intelijen Strategis (BAIS) untuk memesan 280 pucuk senjata jenis Arsenal Standalone Grenade Launcher (SAGL). Hal yang sama juga dilakukan dalam pembelian senjata Polri pada tahun 2015 dan 2016.

Namun, untuk pengadaan kali ini izin tidak diajukan hingga ke Menteri Pertahanan. Di sinilah pangkal polemiknya bermula.

Menurut Ryamizard, koordinasi hanya terjadi di tingkat bawah. "Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang makai senjata harus melalui izin dari Menteri Pertahanan," jelas Ryamizard.

Ia menegaskan telah memeriksa senjata yang dibeli Korps Brimob. Ryamizard memastikan pembeliannya sudah sesuai kebutuhan.

"Kalau melihat apa yang saya lihat itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu adalah alutsista, pelempar granat, gas air mata dan lain-lain. Jadi, enggak ada untuk menghancurkan tank itu, enggak ada," tutur Ryamizard.