Ratna Sarumpaet Ingin Bangun Puluhan Tenda di Pasar Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Ratna Sarumpaet bersama bersama lembaganya, Ratna Sarumpaet Crisis Center, berencana membangun puluhan tenda untuk warga Pasar Ikan, Penjaringan, yang rumahnya telah diratakan tanah, tapi belum mendapatkan jatah rumah susun dari pemerintah.

Untuk mewujudkan niatnya itu, Ratna mengaku telah meminta bantuan berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI  Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Saya sudah meminta Kapolri untuk membangun tenda agar warga dapat tinggal di sana sambil menunggu haknya diberikan DKI," ujar Ratna di ruang rapat Ketua DPRD DKI, Senin (18/4/2016).

Tidak hanya itu, Ratna juga meminta Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk memfasilitasi permintaan tenda kepada seluruh pihak yang ingin membantu.

"Saya minta 20-25 tenda peleton untuk mereka tinggal, masak dan bersilaturahmi sambil menunggu. Bukan harus tenda TNI, tapi tenda yang sejuk untuk bisa melindungi mereka sementara," kata ibu artis Atiqah Hasiholan itu.

Menurut Ratna, tindakan Pemprov DKI terhadap warga Pasar Ikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat kecil. Ratna mencontohkan kemunculan manusia perahu Pasar Ikan yang justru dianggap sebagai pengintai oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 

"Pemerintah semena-mena. Melihat rakyat  sebagai musuh bukan rakyat miskin. Manusia perahu diancam tidak boleh injak tanah. Ahok jangan ngancam-ngancam, siapa Anda merasa punya hak usir orang," ucap Ratna.

Gubernur Ahok sebelumnya menuding manusia perahu di Pasar Ikan punya maksud lain, yakni menunggu kesempatan menduduki kembali lahan negara. Padahal Pemprov telah menyiapkan Rusun Marunda bagi para nelayan dan warga gusuran Luar Batang.

"Maksud saya kalau kamu profesi nelayan, kenapa sih enggak mau pindah di Rusun Marunda? Kan dekat juga. Anak Anda dijemput bus sekolah, buat apa sengsarakan keluarga. Atau pindah ke rumah susun Pulau Seribu pun kalau sudah jadi boleh," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis 14 April 2016.