Ahok: Saya Pidato Enggak Pernah Pakai Teks Kecuali di DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Polemik biaya pembuatan naskah pidato gubernur senilai Rp 805 juta terus bergulir. Hal ini juga masih ditelusuri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Makanya saya bilang, selama ini saya pidato enggak pernah baca naskah deh, kecuali naskah di DPRD," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu 9 September 2015.

Tim pembuat naskah pidato gubernur terdiri dari 7 pekerja harian lepas (PHL), 3 operator, dan 4 staf ahli. Biaya untuk menggaji pekerja ini pun berbeda.

"Makanya kalau pakai PHL, nanti saya akan coba hitung lagi. Kalau gitu PNS-nya mau ngapain? Kalau ada PNS-nya terus mereka ngapain?," tambah Ahok.

Anggaran Rp 805 juta dinilai terlalu besar bila digunakan hanya untuk membuat naskah pidato. Karena itu evaluasi juga akan dilakukan.

"Ya tergantung, kalau mereka di gaji di bawah Rp 1 miliar setahun enggak ada dong. Kalau kamu misalnya gaji Rp 3 juta sebulan kamu hitung aja 7 orang. Tapi kalau ahli enggak mungkin Rp 3 juta, minimal Rp 10 juta, kali 30 setahun udah Rp 750 juta. Itu yang masalah, dan kita coret berapa miliar," jelas Ahok.

Sementara Kepala Biro KDH dan KLN Muhammad Mawardi mengatakan, penyusunan naskah pidato yang oleh tim lebih ditujukan kepada SKPD yang ditugaskan mewakili gubernur. Sehingga tidak ada hal melenceng dari pokok pikiran gubernur.

"Tim itu dipergunakan, misalnya ada acara gubernur yang diwakilkan oleh wakil gubernur atau diwakilki Sekda, deputi, para asisten. Jadi naskahnya kita siapkan, itu yang dibacakan oleh pejabat-pejabat yang mewakili gubernur," jelas Mawardi.

Terkait anggaran yang dinilai terlalu besar, Mawardi menyerahkan seluruhnya pada TAPD yang membahas anggaran bersama antara eksekutif dan legislatif. Seluruh anggaran sudah disampaikan melalui Bapedda.

"Yang jelas kita mengusulkan seperti itu. Entah dari pembahasannya apa dianggap terlalu besar, atau terlalu kecil kita tidak tahu. Saya pikir kemarin, dibahas di Banggar. Kebetulan biro KDH KLN itu harus diefisienkan. Kita siap untuk mengefisienkan anggaran itu," lanjut dia.

Untuk penggunaan tenaga PHL, Mawardi menilai masih memerlukan tenaga mereka untuk pencarian data yang diperlukan guna menjadi bagian dari pidato. Seluruh tim berjumlah 14 orang.

"Kalau keseluruhannya itu, 7 orang PNS, terus PHL-PHL ada juga. Rencananya ada tim, semacam tim tenaga terampil, ada juga sebagai operator. Keseluruhannya 14," tutup Mawardi. (Ron/Mar)