Ahok: Total Anggaran Usulan DPRD Sejak 2012-2015 Capai Rp 40 T

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI tengah memasukkan seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dari tahun 2012, 2013, dan 2014 beserta anggaran perubahannya. Setelah disisir, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan ada total Rp 40 triliun yang merupakan usulan anggaran berbentuk pokok pikiran (pokir) dari DPRD DKI.

"E-budgeting inikan sekarang udah jalan, kita lagi sisir dari 2012, 2013, perubahan 2014, itu kami lebih kaget lagi. Ternyata total usulan pokir-pokir yang disusun dari DPRD, total dari anggaran 2012 sampai 2015 ini ada Rp 40 triliun lebih," ucap Basuki alias Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (16/3/2015).

Ahok mengaku kecolongan sejak penyusunan anggaran dari tahun 2012 hingga 2014. Bahkan sampai saat ini, di APBD DKI 2015. Ia mencontohkan pada anggaran perubahan 2014 lalu, ada usulan anggaran pokir dari DPRD sebesar Rp 11 triliun. Sehingga tak hanya dirinya, bahkan Jokowi pun yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI ikut 'ditipu' dengan permainan anggaran ini.

"Jadi pak Jokowi juga dikadalin. Jadi total Rp 40 triliun lebih. Saya ada angkanya. Kita lagi sisir," kata Ahok.

Ia mengatakan usulan pokir dari anggota dewan pasti dipertimbangkan oleh eksekutif karena hal itu berdasarkan dari aspirasi masyarakat, ketika DPRD melakukan reses. Hanya saja, jika anggaran pokir tersebut dinilai tak rasional hingga mencapai Rp 12,1 triliun, Ahok menegaskan anggaran itu tak bisa dimasukkan.

"Kalau dia (DPRD) mengatakan yang punya kami tidak bahas dengan mereka, memang dari dulu DPRD nggak pernah bahas sama SKPD kok. Sudah kita susun semua, dia tinggal comot-comot 10-15 persen, masukin barang dia. Dari 2012 kita udah cek yang dia masukin model seperti itu, ada 40 hampir 50 triliun lebih," jelas Ahok.

Ia menambahkan, karena itu tiap tahun sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI terus bertambah. Sebab, menurut Ahok, sejumlah SKPD khawatir menggunakan anggaran 'siluman' dalam APBD.

"Makanya dengan sistem ini enak banget nyisirnya tau nggak. Jadi nggak heran bisa naik range rover 3-4 miliar kalau mainnya puluhan triliun. Dengan sistem e-budgeting ini ditotal sampai 2015, tentukan kita nggak bisa belanjakan semua. Makanya Silpa DKI selalu besar. SKPD yang jujur tidak mau eksekusi, yang ikut main eksekusi," tandas Ahok.

Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota dewan saat masa reses, kemudian diajukan kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran. Pokir diatur dalam Pasal 55 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib. Disebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. (Alv/Mut)