Gus Dur Menyalahkan Presiden dan Lapindo

Menurut Gus Dur, molornya penyelesaian bencana lumpur Lapindo murni disebabkan kurang seriusnya pemerintah dan PT lapindo Brantas. Berbagai pihak meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke DPR.

Diterbitkan 10 Juni 2007, 18:04 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Liputan6.com, Sidoarjo: Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengunjungi pengungsi korban lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Ahad (10/6) siang. Didampingi putri sulungnya Yenny Yanubah Chofsoh, Gus Dur menyatakan, molornya penyelesaian bencana lumpur Lapindo, khususnya ganti rugi warga, murni disebabkan kurang seriusnya pemerintah dan PT lapindo Brantas.

Menurut Gus Dur, jika pemerintah dan PT Lapindo Brantas lebih serius menangani korban lumpur maka penyelesaian ganti rugi bisa cepat selesai. Disinyalir, penyelesaian kasus ini diwarnai permainan di tingkat atas hingga ke bawah pemerintahan. Bahkan ia juga menyayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan lepas tangan saat diundang dalam sidang interpelasi kasus lumpur Lapindo.

Di akhir kunjungan, Gus Dur meminta ribuan korban luapan lumpur Lapindo agar tetap bersabar dan semangat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan keprihatinan. Sementara itu, kondisi Jalan Raya Porong yang sempat terendam air bercampur lumpur akibat ulang orang tak bertanggung jawab, hari ini sudah mulai mengering.

Sementara itu, para inisiator interpelasi kasus lumpur Lapindo kecewa dengan jawaban Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono tak bakal hadir memenuhi undangan menjawab interpelasi DPR [baca: Presiden Bersikukuh Tidak Hadir di DPR].

Pengamat politik Arbi Sanit meminta Presiden memenuhi kewajibannya untuk hadir di DPR. Sebab posisi DPR dan Presiden sama-sama lembaga tinggi negara sesuai dengan sistem trias politika. "Kalau DPR panggil, (presiden) datanglah," kata Arbi.

Kehadiran Presiden menjawab hak interpelasi yang diajukan DPR diyakini Ketua MPR Hidayat Nur Wahid sebagai solusi atas ketegangan Presiden dengan DPR. "Akan lebih bijak dan elegan bila beliau (presiden) datang ke DPR," saran Hidayat. Namun Ketua Fraksi Prartai Demokrat Syarief Hasan menganggap usul penggunaan interpelasi kasus lumpur Lapindo tidak relevan. Sebab kasus tersebut sedang dalam proses penyelesaian.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6