Merangkul Saudara, Memaafkan Masa Lalu

Liputan6.com, Jakarta: Semua mata menyaksikan penekenan nota kesepakatan (MoU) damai antara delegasi Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, Senin (15/8). Tepuk tangan menggema saat ketua delegasi Indonesia Hamid Awaluddin dan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud bersalaman. Tangan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari memegang erat jabat persaudaraan itu.

Warga Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam menyaksikan peristiwa ini dengan gembira. Teriakan Allahu Akbar bergema di Masjid Raya Bireun, NAD. Umat dari berbagai lapisan melihat semua proses penekenan perjanjian damai yang disiarkan melalui televisi dengan haru. Sejumlah narapidana dan tahanan GAM yang ada di masjid menitikkan air mata.

Begitu juga dengan sejumlah personel TNI dan Polri yang ikut menjadi saksi sejarah. Mereka berpelukan sebagai saudara dan bersujud syukur pada Allah. Air mata tak terbendung. Umat berbaur dari pejabat, warga sipil, anggota TNI dan Polri, serta para napi dan tahanan GAM yang mengenakan baju putih-putih. Kemungkinan besar para napi GAM ini akan mendapat amnesti dan remisi pada 17 Agustus mendatang.

Peristiwa bersejarah bagi warga Aceh khususnya dan seluruh rakyat Indonesia ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Presiden, Jakarta Pusat. Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mendampingi Presiden dan Wapres yang ditemani sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, anggota DPR, dan pejabat pemerintah.

Usai penekenan perjanjian damai, Martti, Malik, dan Hamid, menyampaikan kata sambutan. Martti mengatakan, penandatanganan damai hanya mungkin terwujud atas komitmen semua pihak. Tugas berat setelah enam bulan mengegolkan perjanjian damai adalah melaksanakan MoU.

Hamid Awaluddin membuka kata sambutannya dengan menyebut delegasi GAM sebagai &quotsaudara-saudaraku&quot. Dia mengatakan, perjanjian damai ini untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan sekaligus untuk memulai kehidupan baru. Hamid menyatakan, perjanjian ini adalah usaha untuk menciptakan sejarah bagi perdamaian. Dia mengajak semua rakyat Aceh untuk hidup bersama tanpa kekerasan, menghormati HAM dan keadilan. Inilah kesempatan yang baik agar anak-anak Aceh bisa tumbuh bebas, tidak ada lagi perempuan yang menjadi janda, tidak ada lagi rasa takut, dan bebas dari provokasi. &quotTidak ada air mata dan darah yang mengucur," kata dia.

Eep Saefulloh Fatah yang berada di Studio SCTV bersama reporter Indiarto Priadi mengatakan, peristiwa ini menunjukkan tanda-tanda perubahan positif yakni jalan kekerasan diganti dengan jalan damai. &quotYang menjadi titik krusial, kita tidak ada yang tahu perincian kesepakatan," kata pakar politik ini.

Dari sambutan Hamid, Eep melihat Menteri Hukum dan HAM itu berkali-kali menekankan bahwa sejarah tidak terjadi begitu saja. Penandatanganan MoU ini adalah sejarah yang dibuat untuk menegakkan hak asasi manusia dan martabat manusia yang sangat buruk di masa lalu.

Menurut Eep, saat ini, ada delapan poin yang dinantikan masyarakat Aceh. Rincian dari isi MoU yang sudah disepakati sekaligus realisasinya, penghentian konflik sesegera mungkin, perlucutan senjata, penarikan pasukan, realisasi dari amnesti, rekonsiliasi di setiap tingkat kehidupan, reintegrasi--bergabung dalam kehidupan masyarakat Aceh dan masuk dalam sistem RI--terakhir adalah demokratisasi dan penciptaan kesejahteraan. &quotSaya kira delapan tahapan inilah yang ditunggu masyarakat di Aceh," kata suami presenter Sandrina Malakiano ini.

Saat ini pemerintah mempunyai kewajiban sejarah yang sangat besar. Malik Mahmud dalam pidatonya mengatakan tidak ada yang mudah dalam hal ini. Eep menambahkan, setiap tahapan setelah MoU disepakati mempunyai risiko, seperti kesempatan bagi semua rakyat Aceh untuk membentuk partai politik lokal, termasuk mantan anggota GAM. Eep menegaskan, tidak ada jaminan ketika ikut kompetisi demokratis dan gagal, mereka akan menerima kekalahan dengan mudah. Begitu juga dalam tahap pemberian amnesti, pihak yang selama ini menjadi musuh GAM, yakni TNI tidak akan mudah membiarkan itu. &quotBisa ada pembalikan dalam titik itu."

Bagi Eep, keterlibatan pihak asing dalam batas-batas tertentu diperlukan di masa transisi. Sebab, dibutuhkan pihak yang kredibilitasnya diakui oleh kubu yang berkonflik. Yang penting adalah merinci mekanisme kerja tim pemantau sehingga semua orang tahu tentang batas-batas kewenangan mereka. &quotHal-hal teknis harus diperjelas," kata dosen Universitas Indonesia ini.

Saat ini, pemerintah berhadapan dengan tiga proses yang berbeda. Pertama, tahapan setelah MoU direalisasikan, persiapan pemilihan kepala daerah di Aceh yang kemungkinan berlangsung tahun depan, dan terakhir, tahap pascapilkada di Bumi Rencong. Menurut Eep, tim pemantau asing dilibatkan secara langsung satu tahun setelah pilkada. Dalam satu tahun, diharapkan pemerintah daerah sudah mengonsolidasikan dirinya.

Sedangkan pemerintah harus benar-benar terlibat secara intensif untuk memegang komitmen yang tertulis dalam MoU. Pemerintah harus bertindak sebagai pengelola tertinggi di Aceh, sebab setelah dihajar Tsunami, Tanah Cut dan Agam praktis belum terkelola dengan baik.

Perjanjian damai ini dibangun dengan semangat rekonsiliasi. Bahasa rekonsiliasi adalah semua ikhlas kembali ke titik nadir dan memulai hari baru. Butuh kerendahan hati dari semua agar tidak melupakan masa lalu, tapi memaafkan. &quotSaya kira semangat rekonsiliasi di manapun selalu seperti itu.(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)