Liputan6.com, Solok: Hari pertama kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Kota Solok, Sumatra Barat, Jumat (10/6), diwarnai unjuk rasa. Bahkan, ratusan pengunjuk rasa dan kepolisian setempat sempat bentrok. Kontak fisik terjadi karena massa yang hendak masuk ke Gedung DPRD Kota Solok dihalangi polisi.
Mulanya demonstrasi berlangsung damai. Pengunjuk rasa berorasi meminta DPRD Kota Solok memasukkan kembali pasangan Sabri Yusni dan Zul Efian dalam bursa calon wali kota Solok. Belakangan, demonstran ingin menyampaikan secara langsung aspirasi mereka kepada anggota Dewan.
Bentrokan pecah setelah polisi melarang mereka untuk menemui anggota Dewan karena sedang mengikuti penyampaian visi dan misi calon wali kota Solok. Alasan itu tak diterima pengunjuk rasa. Mereka tetap merangsek sehingga bentrokan terjadi. Kendati begitu, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Gagal menembus barikade polisi, massa akhirnya membubarkan diri.
Ulah pendukung Sabri Yusni-Zul Elfia itu bukanlah yang pertama. Senin silam, sejumlah kader Partai Amanat Nasional menyegel Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Sumbar. Massa marah karena Sabri Yusni dan Zul Elfian, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jagoan mereka ditolak Komisi Pemilihan Umum setempat [baca: Massa PAN Menyegel KPU Kota Solok].
Unjuk rasa juga terjadi di Kota Cilegon, Banten. Di tengah penghitungan manual hasil pilkada Cilegon, ratusan pendukung calon wali kota Ade Miftah memboikot jalannya acara tersebut. Massa berkeras masuk ke Kantor KPU setempat. Namun kepolisian setempat menghadang aksi mereka hingga saling dorong pun tak terhindarkan.
Pendukung Ade Miftah meminta agar KPU daerah menghentikan penghitungan suara dan menggelar pilkada ulang. Sebab, pilkada sekarang terindikasi adanya manipulasi suara. Hal ini mengacu pada kasus penghitungan suara di Hotel Permata, Cilegon, Senin silam yang dilakukan staf KPU Cilegon tanpa dihadiri seluruh saksi [baca: Mahasiswa Jambi Menuntut Pilkada Diundur].
Massa berulang kali mencoba masuk ke Kantor KPU Cilegon, tapi sia-sia. Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah penghitungan suara berakhir pada pukul 16.00 WIB.
Perolehan suara teratas sejauh ini menempatkan pasangan Aat Syafa`at dan Rusli Ridwan dengan mengantongi 87.212 suara. Di urutan berikutnya Ade Miftah dan Ni`matullah mengumpulkan 71.797 suara. Sementara Entol Mochamad Sadeli dan Tarbin Usman menabung 11.419 suara. Adapun suara tidak sah terkumpul sebanyak 5.519. Total suara yang masuk mencapai 175.947 dari 230.642 suara pemilih.
Kontroversi penghitungan suara pemilihan wali kota Cilegon ini terus berlanjut. Persaingan dua kubu yang memanas dan penolakan atas hasil pilkada berpotensi memunculkan konflik. Sebelumnya pada 6 Juni silam di Kota Cilegon juga ditemukan penghitungan suara yang dilakukan di kamar hotel. Kala itu yang menyaksikan penghitungan adalah KPU setempat dan tim sukses salah satu peserta pilkada.
Indikasi pelanggaran ini membuat massa pendukung Ade Miftah berunjuk rasa menuntut diadakannya pilkada ulang. Sementara masa pendukung kubu Aat Syafa`at yang dituding melakukan kecurangan, menjawabnya dengan menggelar demonstrasi tandingan yang menuntut KPU Cilegon tetap melanjutkan proses penghitungan. Mereka balik mengecam saingannya yang dianggap tidak siap kalah [baca: Pemilihan Wali Kota Cilegon Memanas].
Menyikapi suasana yang memanas, KPU Cilegon menggelar rapat pleno yang memutuskan menolak tuntutan pilkada ulang dan terus melanjutkan proses penghitungan suara. Ketua KPU Cilegon Suherman juga menjelaskan, selama ini pihaknya bersikap netral dan proses pilkada sesuai dengan prosedur.
Tidak tuntasnya kasus pilkada di Cilegon semakin meningkatkan potensi konflik antarpendukung. Peristiwa di Cilegon ini bisa dijadikan sebagai peringatan atas pelaksanaan pilkada langsung di berbagai daerah yang juga rawan konflik.
Lain lagi unjuk rasa yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Demonstran yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan Forum Buruh Mahasiswa Surabaya berorasi di depan Gedung DPRD setempat. Pengunjuk rasa menuntut empat calon wali kota dan calon wakil wali kota menandatangani kontrak politik. Kontrak tersebut berisi komitmen untuk memberantas korupsi, transparansi dalam mengelola uang rakyat, serta peningkatan kesehatan rakyat Surabaya.
Namun dari empat pasang calon wali kota dan wakilnya itu, cuma pasangan Bambang Dwi Hartono dan Arif Affandi tampak menghindari kerumunan mahasiswa. Sedangkan pasangan Erlangga Satriagung dan A.H. Thony, Alisyahbana dan Wahyudin Husein serta Gatot Sudjito-Yos Suharto meluluskan permintaan para mahasiswa.
Sebelumnya di Gedung DPRD Surabaya, empat pasang calon kepala daerah itu menyampaikan visi dan misi. Pemaparan itu disampaikan di depan peserta rapat paripurna istimewa DPRD Kota Surabaya. Mereka umumnya menyampaikan konsep pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan.(AIS/Tim Liputan 6 SCTV)
Mulanya demonstrasi berlangsung damai. Pengunjuk rasa berorasi meminta DPRD Kota Solok memasukkan kembali pasangan Sabri Yusni dan Zul Efian dalam bursa calon wali kota Solok. Belakangan, demonstran ingin menyampaikan secara langsung aspirasi mereka kepada anggota Dewan.
Bentrokan pecah setelah polisi melarang mereka untuk menemui anggota Dewan karena sedang mengikuti penyampaian visi dan misi calon wali kota Solok. Alasan itu tak diterima pengunjuk rasa. Mereka tetap merangsek sehingga bentrokan terjadi. Kendati begitu, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Gagal menembus barikade polisi, massa akhirnya membubarkan diri.
Ulah pendukung Sabri Yusni-Zul Elfia itu bukanlah yang pertama. Senin silam, sejumlah kader Partai Amanat Nasional menyegel Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Sumbar. Massa marah karena Sabri Yusni dan Zul Elfian, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jagoan mereka ditolak Komisi Pemilihan Umum setempat [baca: Massa PAN Menyegel KPU Kota Solok].
Unjuk rasa juga terjadi di Kota Cilegon, Banten. Di tengah penghitungan manual hasil pilkada Cilegon, ratusan pendukung calon wali kota Ade Miftah memboikot jalannya acara tersebut. Massa berkeras masuk ke Kantor KPU setempat. Namun kepolisian setempat menghadang aksi mereka hingga saling dorong pun tak terhindarkan.
Pendukung Ade Miftah meminta agar KPU daerah menghentikan penghitungan suara dan menggelar pilkada ulang. Sebab, pilkada sekarang terindikasi adanya manipulasi suara. Hal ini mengacu pada kasus penghitungan suara di Hotel Permata, Cilegon, Senin silam yang dilakukan staf KPU Cilegon tanpa dihadiri seluruh saksi [baca: Mahasiswa Jambi Menuntut Pilkada Diundur].
Massa berulang kali mencoba masuk ke Kantor KPU Cilegon, tapi sia-sia. Pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah penghitungan suara berakhir pada pukul 16.00 WIB.
Perolehan suara teratas sejauh ini menempatkan pasangan Aat Syafa`at dan Rusli Ridwan dengan mengantongi 87.212 suara. Di urutan berikutnya Ade Miftah dan Ni`matullah mengumpulkan 71.797 suara. Sementara Entol Mochamad Sadeli dan Tarbin Usman menabung 11.419 suara. Adapun suara tidak sah terkumpul sebanyak 5.519. Total suara yang masuk mencapai 175.947 dari 230.642 suara pemilih.
Kontroversi penghitungan suara pemilihan wali kota Cilegon ini terus berlanjut. Persaingan dua kubu yang memanas dan penolakan atas hasil pilkada berpotensi memunculkan konflik. Sebelumnya pada 6 Juni silam di Kota Cilegon juga ditemukan penghitungan suara yang dilakukan di kamar hotel. Kala itu yang menyaksikan penghitungan adalah KPU setempat dan tim sukses salah satu peserta pilkada.
Indikasi pelanggaran ini membuat massa pendukung Ade Miftah berunjuk rasa menuntut diadakannya pilkada ulang. Sementara masa pendukung kubu Aat Syafa`at yang dituding melakukan kecurangan, menjawabnya dengan menggelar demonstrasi tandingan yang menuntut KPU Cilegon tetap melanjutkan proses penghitungan. Mereka balik mengecam saingannya yang dianggap tidak siap kalah [baca: Pemilihan Wali Kota Cilegon Memanas].
Menyikapi suasana yang memanas, KPU Cilegon menggelar rapat pleno yang memutuskan menolak tuntutan pilkada ulang dan terus melanjutkan proses penghitungan suara. Ketua KPU Cilegon Suherman juga menjelaskan, selama ini pihaknya bersikap netral dan proses pilkada sesuai dengan prosedur.
Tidak tuntasnya kasus pilkada di Cilegon semakin meningkatkan potensi konflik antarpendukung. Peristiwa di Cilegon ini bisa dijadikan sebagai peringatan atas pelaksanaan pilkada langsung di berbagai daerah yang juga rawan konflik.
Lain lagi unjuk rasa yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Demonstran yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan Forum Buruh Mahasiswa Surabaya berorasi di depan Gedung DPRD setempat. Pengunjuk rasa menuntut empat calon wali kota dan calon wakil wali kota menandatangani kontrak politik. Kontrak tersebut berisi komitmen untuk memberantas korupsi, transparansi dalam mengelola uang rakyat, serta peningkatan kesehatan rakyat Surabaya.
Namun dari empat pasang calon wali kota dan wakilnya itu, cuma pasangan Bambang Dwi Hartono dan Arif Affandi tampak menghindari kerumunan mahasiswa. Sedangkan pasangan Erlangga Satriagung dan A.H. Thony, Alisyahbana dan Wahyudin Husein serta Gatot Sudjito-Yos Suharto meluluskan permintaan para mahasiswa.
Sebelumnya di Gedung DPRD Surabaya, empat pasang calon kepala daerah itu menyampaikan visi dan misi. Pemaparan itu disampaikan di depan peserta rapat paripurna istimewa DPRD Kota Surabaya. Mereka umumnya menyampaikan konsep pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan.(AIS/Tim Liputan 6 SCTV)
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9350031/original/038888200_1789552849-cek_fakta_-_Bank_BRI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401671/original/064905600_1795145428-cek_fakta_kdm_psi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400881/original/052473900_1795051720-Screenshot_2026-11-19_075605.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400834/original/056185900_1795041045-alat_pertanian_cek_fakta.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/439795/original/100605cPilkadaSolok2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391954/original/072137000_1793958689-Vertical_500x656_-_Dayatana.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400791/original/005108000_1795016123-c843936a-556b-4f97-88fe-ecf7b59805de.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400632/original/085883200_1794996899-IMG_6081.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399833/original/026045200_1794923542-1362a470-c01c-4eb5-9f5f-bc2df51f4c26.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398106/original/007827400_1794725724-WhatsApp_Image_2026-11-15_at_1.29.54_PM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395218/original/051780400_1794382367-1000470660.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394714/original/091279300_1794326757-Kasatgas_PRR_Pascabencana_Sumatera_Muhammad_Tito_Karnavian_mengunjungi_Masjid_Giok_di_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5672844/original/088874200_1778500755-WhatsApp_Image_2026-05-11_at_17.39.23.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393878/original/030670200_1794263476-IMG-20261109-WA0074.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9384842/original/038343100_1793183418-IMG_5436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9354358/original/056083700_1790048825-1001035495.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9345690/original/067748100_1789050705-WhatsApp_Image_2026-09-10_at_21.02.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396278/original/097816900_1794474543-Vertical_500x656_-_GJAW.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401811/original/014589800_1795154008-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_12.24.15.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401724/original/061744600_1795148540-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_10.58.47.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401701/original/014209400_1795146695-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_10.29.26.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394788/original/075896000_1794362052-WhatsApp_Image_2026-11-11_at_08.50.11__2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393740/original/074841900_1794223243-WhatsApp_Image_2026-11-09_at_18.16.07.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393662/original/034993300_1794220234-WhatsApp_Image_2026-11-09_at_17.26.48__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5420134/original/047816000_1763723051-6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400402/original/035637100_1794988790-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_2.23.33_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400026/original/030410600_1794972246-_DSC3921.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292496/original/090511000_1783600392-NTB_Karbon.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5579843/original/047446500_1778100078-bhavitha.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395696/original/023160700_1794418118-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_00.15.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396488/original/000643100_1794488747-IMG-20261112-WA0010_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395039/original/009443800_1794377424-IMG-20261110-WA0061.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5487907/original/007579500_1769683336-Huta_Kota_Rejang_Lebong.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393311/original/068751500_1794206004-162342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393025/original/080611300_1794188920-Foto_6__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4952251/original/088033100_1727224556-WhatsApp_Image_2024-09-25_at_07.34.35.jpeg)