KPU Cilegon Didemonstrasi

Liputan6.com, Cilegon: Ratusan orang berunjuk rasa di depan Kantor KPU Cilegon, Banten, Selasa (7/6). Mereka memprotes proses penghitungan suara pemilihan kepala daerah Cilegon, 5 Juni silam, yang dianggap telah dimanipulasi KPU setempat.

Aksi ini sebagai buntut dari penggerebekan massa pendukung Ade Miftah, calon bupati yang diusung Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Permata, Cilegon, Senin malam. Di kamar 211 dan 212 hotel itu didapati tiga orang sedang menghitung surat suara tanpa dihadiri saksi. Karena dianggap menyalahi prosedur ketiga orang yang diduga anggota KPU itu diserahkan ke polisi [baca: Hotel Tempat Menghitung Suara Digerebek].

Massa yang berjumlah sekitar 40 orang itu juga mendatangi Hotel Sari Kuring, Cilegon. Ada infomasi Ketua KPU Cilegon Suherman dan salah seorang calon bupati berada di hotel tersebut. Namun, massa meminta polisi yang menggerebek. Benar saja di salah satu kamar hotel, polisi mendapati Suherman dan seorang anggota KPU Cilegon serta seorang lagi anggota tim sukses salah satu calon bupati. Karena polisi tidak menemukan barang bukti di kamar tersebut, ketiga orang itu dibebaskan.

Saat berdialog dengan mahasiswa dan warga, hari ini, anggota KPU Cilegon dipaksa menjelaskan penghitungan suara di hotel yang dianggap dimanipulasi. "Demi Allah dan demi rasulullah, kafir kalau memanipulasi data," ujar salah seorang anggota KPU Cilegon menjawab. Menurut anggota KPU Cilegon Muhamad Tahyar, apa yang dilakukan di Hotel Permata bukan penghitungan suara. Tetapi, entri data hasil penghitungan di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang akan digunakan pada penghitungan manual 10 Juni mendatang.

Dialog untuk menyelesaikan masalah yang muncul seputar pilkada juga berlangsung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, hari ini. Dialog yang membahas dua pasangan calon bupati yang diduga terkait masalah hukum tetapi lolos dalam pilkada ini sempat ricuh. Saat itu terjadi kebuntuan antara peserta dialog yang terdiri dari mahasiswa, warga, anggota KPU dan DPRD Pangkep.

Kebuntuan dialog yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Pangkep bermula ketika anggota KPU tidak mampu menunjukkan dokumen yang berisi berita acara lolosnya pasangan Gaffar Pattape-Efendi Kasyim dan pasangan Taufik Fahruddin dan Ilyas Mangewa. Karena situasi kian panas, anggota KPU Pangkep diamankan polisi ke Kantor Kepolisian Resor Pangkep.

Massa yang berusaha mengejar dihalangi polisi. Merasa terhalangi, massa marah. Mereka melemparkan kursi dan tong sampah yang ada di depan Gedung DPRD Pangkep. Massa juga menahan mobil dinas ketua DPRD Pangkep. Aksi ini berakhir setelah polisi dan beberapa anggota DPRD menemui perwakilan mahasiswa. Mereka berjanji akan menggelar kembali dialog serupa pada Kamis mendatang.

Banyak cara dilakukan pasangan calon bupati dan wali kota untuk memenangkan pilkada. Salah satunya yang dilakukan tim sukses pasangan calon wali kota Surabaya Bambang DH-Arif Affandi. Mereka memberikan fasilitas pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) berstempel telah dibayar tim Bambang DH-Arif kepada sekitar 700 warga Kecamatan Tambaksari, Surabaya Timur, Jawa Timur.

Camat Tambaksari Hari Setyo Widodo mengaku baru mengetahui ada stempel Bambang DH-Arif dalam dokumen kependudukan itu. Terlebih lagi, dokumen tersebut langsung diproses tanpa melewati meja camat. Karena itu, Hari meminta Pengurus Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tambaksari untuk menghilangkan stempel pasangan Bambang DH-Arif Affandi dalam KTP. Hari tak ingin dokumen kependudukan ditunggangi masalah politik.

Tim Sukses Pasangan Bambang DH-Arif Affandi menolak langkah tersebut sebagai bagian dari program kampanye mereka. "Lah ini karena banyaknya simpatisan yang membuat langkah-langkah semacam itu. Itu di luar jaungkauan kami," kata Kusnadi, anggota tim sukses pasangan ini.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)