Pembajakan Digital Ancam Industri Kreatif, Kerugian Capai Rp25–30 Triliun per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Praktik pembajakan digital masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri kreatif nasional. Riset yang dilakukan oleh Universitas Pelita Harapan (UPH) mengungkap bahwa skala pembajakan digital di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, baik dari sisi jumlah pengguna maupun dampak ekonomi jangka panjang terhadap industri film dan serial.

Berdasarkan riset tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 49,5 juta penonton streaming ilegal di Indonesia, atau estimasi jumlah individu yang mengakses film dan serial melalui layanan streaming ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumsi konten bajakan masih menjadi fenomena masif di tengah pertumbuhan pesat industri media digital.

Tercatat, untuk setiap pelanggan layanan streaming legal, ada 2,29 pengguna yang mengakses konten secara ilegal.. Rasio ini mencerminkan tantangan besar dalam membangun ekosistem distribusi konten yang sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, pembajakan digital terhadap film, serial, dan konten lokal diproyeksikan menyebabkan kerugian ekonomi tahunan bagi industri sebesar Rp25–30 triliun pada tahun 2030. Bahkan secara spesifik, kerugian ekonomi pada pembajakan konten lokal dan global diperkirakan dapat mencapai Rp62,28 triliun pada tahun 2030 apabila tidak dilakukan intervensi yang signifikan.

Temuan riset ini menjadi dasar pembahasan dalam forum yang mempertemukan pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, hingga pelaku industri perfilman. Forum ini menegaskan pentingnya langkah bersama yang berkelanjutan untuk memerangi pembajakan digital, baik melalui penguatan penegakan hukum maupun peningkatan kesadaran publik.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr. Gracia Shinta S. Ugut, MBA, Ph.D., menekankan pentingnya riset berbasis data dalam mengungkap dampak nyata pembajakan digital.

“Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPH merasa terhormat dapat berkontribusi nyata bagi industri kreatif melalui riset krusial ini. Meski demikian, besarnya angka kerugian ekonomi yang terkuantifikasi sungguh mengkhawatirkan dan menuntut perhatian serius. Besar harapan kami, temuan berbasis data ini dapat memicu upaya berkelanjutan yang tak kenal lelah dalam memerangi pembajakan digital, demi menjamin keberlangsungan dan kejayaan film serta serial lokal di masa depan,” ujar Dr. Gracia Shinta S. Ugut.

Menanggapi temuan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Irjen Pol. Alexander Sabar, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi penegakan hukum di ruang digital.

“Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen mempererat sinergi dengan DJKI dalam menindak tegas praktik pembajakan digital. Komitmen tersebut telah kami wujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai fondasi penguatan penegakan hak cipta di ruang digital. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk menekan potensi kerugian ekonomi hingga Rp25–30 triliun per tahun, melindungi industri konten nasional, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan karya kreatif Indonesia,” jelas Irjen Pol. Alexander Sabar.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum DJKI, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan fondasi utama bagi kemajuan industri konten nasional.

“Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah fondasi vital bagi kemajuan industri konten. Kami melihat urgensi untuk menyelamatkan potensi ekonomi Rp25–30 triliun per tahun ini agar dapat dikonversi menjadi modal pengembangan IP film dan serial Indonesia yang lebih berkualitas dan masif. DJKI berkomitmen penuh mendukung industri melalui penegakan hukum yang tegas demi melindungi ekosistem kreatif nasional,” tegas Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi.

Dari perspektif pengembangan industri, Direktur Film, Animasi, dan Video, Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia, Doni Setiawan, SE, MBIT, menyoroti urgensi pembajakan digital dari sisi perilaku konsumsi masyarakat.

“Fakta bahwa terdapat 2,29 penonton konten bajakan untuk setiap 1 penonton legal merupakan sinyal urgensi yang nyata. Kami berkomitmen untuk terus mensosialisasikan dampak masif ini demi membangun kesadaran kolektif, terutama bagi konsumen, agar ekosistem kreatif kita dapat tumbuh sehat dan memberikan kontribusi ekonomi yang optimal,” ujar Doni Setiawan.

Menutup rangkaian pernyataan, Plt. Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Celerina Judisari, mengajak masyarakat untuk berperan aktif menghentikan siklus pembajakan digital.

“Memahami dampak ekonomi masif sebesar Rp25–30 triliun ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif. Mari berhenti menonton film atau serial bajakan, karena dukungan pada konten legal adalah napas bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ribuan pekerja kreatif Indonesia,” kata Celerina Judisari.

Melalui penguatan penegakan hukum, kebijakan berbasis data riset akademik, serta peningkatan kesadaran publik, seluruh pemangku kepentingan berharap upaya pemberantasan pembajakan digital dapat terus diperkuat demi menjaga keberlanjutan industri film dan serial Indonesia.