Viral Wisatawan Ngeluh Kena Getok Harga Ojek Pangkalan di Bromo, Ditagih Rp400 Ribu per Orang

Kenyataannya, kesepakatan dilanggar. Pengemudi ojek pangkalan tetap meminta Rp400 ribu per ojek untuk pulang pergi. Dari video yang diunggah, pria itu pun berharap agar para wisatawan Bromo lainnya agar berhati-hati. "Dan untuk pengelola harus ada perbaikan dan solusi," tutupnya.

Hingga berita ini, ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola wisata Bromo terkait ojek yang mematok harga mahal kepada wisatawan tersebut. Video itu pun viral hingga menuai beragam komentar dari warganet. Banyak warganet heran karena mahalnya harga ojek di Bromo.

"Lho apa alasan dia menaikkan ongkos dari 200 ribu PP ke 400 ribu?" tanya seorang warganet.

"Semakin lama Bromo akan sepi kalau sering terjadi kasus seperti ini," komentar warganet yang lain.

"Ke Bromo Cukup 1 X.. kalo ada yg Belom lebih baik ndak usah masih banyak tempat yg sama jauuh lebih murah biaya segalanya.. Mulai WC kecil dan Kopi,” timpal yang lain.

Namun, beberapa warganet meyakini harga tersebut sudah sesuai kesepakatan. "Setelah adanya video ojek yang katanya 400 tidak sesuai perjanjian, tukang ojeknya dipanggil dan dimintai keterangan. Tapi kata tukang ojeknya harga itu sesuai kesepakatan," tulis warganet lain.

"Apes gak ada di kalender ya gaes, gak semua pelaku pariwisata gunung bromo seperti itu🙏🏻,” ujar warganet lainnya.

Pada bulan lalu, ada wisatawan yang melanggar aturan dilarang membawa mobil atau kendaraan pribadi memasuki kawasan wisata Gunung Bromo di Jawa Timur. Hal itu diketahui dari video yang viral di media sosial. Salah satunya di akun Instagram @explorewisataprobolinggo pada Selasa, 23 April 2024.

Sebuah mobil nekat menerobos kawasan wisata Bromo meski sudah diperingatkan petugasnya. Konsekuensinya, mobil itu terjebak di genangan air bercampur lumpur dan pasir sehingga tidak bisa bergerak. Genangan air terlihat merendam hampir seluruh ban mobil.

Di depan mobil berwarna biru dengan pelat nomor S 1719 ED tersebut terlihat sebuah mobil jip yang siap untuk menderek mobil biru itu. Upaya menderek mobil pribadi itu dibantu oleh sejumlah pria yang ada di video tersebut. Pada potongan video selanjutnya, terlihat seorang wanita mencoba menguras air yang masuk ke dalam mobil dengan menggunakan gayung.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) sudah membuat kebijakan semua kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan TNBTS.  Aturan ini sudah berlaku sejak bertahun-tahun lalu. Pengunjung kawasan Gunung Bromo harus memakai transportasi jip lokal. Bila suatu mobil diperbolehkan masuk, itu karena pengecualian.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 23 April 2024, mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang ada, kendaraan pribadi roda empat dilarang masuk ke dalam kawasan taman nasional tersebut. "Kendaraan (roda empat) pribadi tetap dilarang masuk, sudah ada aturannya," ucap Septi, mengutip Antara.

Septi menjelaskan petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang bertugas di lapangan telah menegur keras wisatawan yang menggunakan mobil pribadi dan masuk ke kawasan savana tersebut. Ia menduga mobil tersebut masuk ke kawasan savana Bromo saat pagi hari dan mencari celah untuk menghindari petugas yang ada di Pos Jemplang.

Kendaraan itu masuk ke kawasan taman nasional dari arah Kabupaten Lumajang. "Pengunjung kami harap mematuhi aturan. Aturan itu dibuat ada maksudnya, termasuk menghindari hal-hal seperti ini," imbuhnya.

Larangan kendaraan roda empat memasuki kawasan taman nasional ditetapkan berdasar Surat Keputusan Kepala BB TNBTS Nomor: SK.88/21/BT.1/2012 tentang Pengaturan Transportasi Kendaraan Roda di Kawasan Laut Pasir tertanggal 20 Desember 2012. Dalam ketentuan itu, disebutkan kendaraan roda empat yang akan memasuki kawasan Lautan Pasir Bromo dibatasi sampai pintu masuk Cemorolawang dari arah Kabupaten Probolinggo, Wonokitri Kabupaten Pasuruan, dan Jemplang dari Kabupaten Malang dan Lumajang.

Kendaraan roda empat yang menuju kawasan Laut Pasir disediakan oleh paguyuban jip dari masing-masing pintu masuk. Pengecualian dikeluarkan atas kepentingan kedinasan oleh Kepala Balai Besar dan atau Kepala Bidang Teknis Konservasi, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II.