Makna Bros Kupu-Kupu Menlu Retno Marsudi Saat Bela Warga Palestina dari Pendudukan Israel

Ada yang mengatakan pola pada keffiyeh melambangkan berbagai aspek kehidupan Palestina. Garis-garis hitam tebal di tepinya merupakan anggukan pada jalur perdagangan bersejarah yang biasa melewati Palestina. Lalu, desain seperti jaring ikan melambangkan ikatan Palestina dengan Laut Mediterania.

Tidak ketinggalan, garis-garis melengkung dinilai menyerupai pohon zaitun yang jadi kebanggaan utama bagi orang Palestina. Meski tidak satu pun dari klaim ini dapat didukung bukti sejarah, interpretasinya telah diterima orang-orang Palestina di diaspora selama 10 tahun terakhir sebagai makna di balik pola keffiyeh mereka.

Bagi banyak warga Palestina, ini melambangkan kerinduan akan kebebasan, sekaligus mencerminkan sejarah mereka. Bagi sebagian warga non-Palestina, ini adalah bentuk solidaritas, terutama sejak Israel melancarkan serangan militer secara intens pada 7 Oktober 2023.

Sejalan dengan itu, Menlu Retno menulis di unggahan akun Instagram-nya, Sabtu, "Saya sampaikan oral statement pada hearing Advisory Opinion di International Court of Justice/ICJ mengenai Palestina Saya tegaskan bahwa okupasi Israel ilegal sejak awal secara keseluruhan!"

Ada sejumlah argumen yang disampaikan Retno Marsudi sebagai pemimpin delegasi Indonesia, rangkum Tim Global Liputan6.com per 23 Februari 2024. Pernyataan ini ditegaskan dalam dua hal, yaitu dari sisi yurisdiksi dan substansi.

"Bagian pertama mengenai yurisdiksi," sebut Menlu. "Indonesia berpendapat bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi untuk memberikan advisory opinion (fatwa hukum) dan tidak ada alasan untuk menolak melaksanakan yurisdiksi tersebut."

"Ada tiga alasan di balik argumen tersebut. Pertama, pemberian fatwa hukum tidak mengganggu proses negosiasi perdamaian karena saat ini memang tidak ada proses negosiasi yang sedang berlangsung. Sebaliknya, yang terjadi adalah Israel terus-terusan melanggar semua ketentuan hukum internasional dan tidak menghiraukan keputusan Dewan Keamanan PBB."

Alasan kedua, sebut Retno, fatwa hukum Mahkamah Internasional tidak ditujukan untuk mengambil kesimpulan akhir dari konflik saat ini, karena solusi konflik hanya dapat dilakukan melalui perundingan. Meski demikian, fatwa hukum tersebut akan mempermudah Majelis Umum PBB mengambil sikap sesuai fungsinya terkait perang di Gaza.

"Ketiga, fatwa hukum Mahkamah Internasional akan secara positif membantu proses perdamaian dengan cara mempresentasikan elemen hukum tambahan bagi penyelesaian konflik secara menyeluruh," ujar Menlu Retno.

Terkait substansi fatwa hukum, Retno Marsudi menyampaikan bahwa Mahkamah Internasional telah secara jelas menyatakan Palestina berhak menentukan nasib sendiri. Berbagai Keputusan DK PBB dan SMU PBB juga memperkuat hal tersebut. Pemenuhan hak ini jadi kewajiban bagi semua.

Menlu menyampaikan empat alasan untuk argumen tersebut. Pertama, pendudukan Israel dilakukan sebagai hasil dari penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Kedua, Israel telah melakukan aneksasi ilegal terhadap Occupied Palestinian Territory (OPT).

Ketiga, Israel terus memperluas pemukiman ilegal. Kebijakan Israel memindahkan penduduknya ke wilayah pendudukan dan secara paksa memindahkan warga Palestina dari wilayah pendudukan sangat berlawanan dengan aturan dasar dalam Hukum Humaniter Internasional. Israel melanggar pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat di mana Israel merupakan negara pihak konvensi tersebut.

Keempat, Israel telah menerapkan kebijakan apartheid terhadap bangsa Palestina, terlihat dari diberlakukannya dua rezim kebijakan yang berbeda untuk warga Yahudi dan warga Palestina. Ini jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, sebut Menlu.