Sukses

Tes Keperawanan dan Operasi Selaput Dara Dilarang di Inggris

Pemerintah Inggris akan melarang tes keperawanan dan operasi perbaikan selaput dara setelah menambahkan amandemen undang-undang kesehatan dan perawatan.

Liputan6.com, Jakarta - Tes keperawanan dan operasi selaput dara dilarang di Inggris. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah setempat menambahkan amandemen undang-undang kesehatan dan perawatan pada Senin, 24 Januari 2022.

Dilansir dari Independent, Jumat (28/1/2022), selaput dara adalah sepotong kecil kulit yang ditemukan di dalam lubang vagina dan sering dikaitkan dengan keperawanan perempuan. Beberapa orang percaya bahwa ketika selaput dara "rusak" seorang perempuan tidak lagi perawan.

Menurut Natural Cycles, selaput dara tidak rusak, namun meregang. "Pada kenyataannya, tidak ada fisik yang hilang, dan saat pertama kali berhubungan seks mungkin penting bagi banyak dari kita, tidak ada perubahan biologis pada tubuh kita," bunyi keterangan di situsnya.

Amandemen pemerintah berarti prosedur apa pun yang bertujuan untuk merekonstruksi selaput dara akan dilarang. Hymenoplasty adalah operasi plastik yang mencoba membuat kembali selaput dara seorang perempuan sehingga ketika berdarah pada saat melakukan hubungan penetrasi, sehingga tampak seperti perawan.

Dalam beberapa budaya, perempuan dipandang sebelah mata karena berhubungan seks sebelum menikah dan memiliki selaput dara secara bijaksana dipandang sebagai "bukti kesucian". Namun, National Health Service atau NHS menyebut seorang perempuan tidak akan selalu berdarah ketika dia berhubungan seks untuk pertama kalinya.

Menurut NHS, ada cara lain agar selaput dara bisa rusak, termasuk menggunakan tampon dan menunggang kuda. Hymenoplasty dapat menghabiskan biaya hingga 3 ribu Pound sterling (Rp57,8 juta) dan telah digambarkan sebagai bentuk "penyalahgunaan berdasarkan kehormatan".

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Laporan

Amandemen undang-undang kesehatan dan perawatan mengikuti laporan tentang hymenoplasty yang diterbitkan oleh pemerintah pada Desember 2021. Laporan oleh Department of Health and Social Care (DHSC) dan Home Office tampak memahami siapa yang tes dalam hal apa. Pengaturan tes dan hymenoplasty ini dilakukan dan apakah perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk menjalani tes atau operasi.

"Peninjauan menyimpulkan bahwa tidak ada alasan mengapa tes keperawanan harus dilakukan," kata laporan itu. "Ini bukan prosedur medis, dan didasarkan pada pandangan yang represif dan tidak akurat tentang keperawanan perempuan dan selaput dara. Ini adalah bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan gadis (VAWG) yang memiliki dampak fisik dan psikologis yang merugikan pada perempuan dan anak perempuan.

"Salah satu studi kasus anonim dalam ulasan, yang diketahui dengan inisial "LH", mengatakan bahwa dia ditekan oleh orangtuanya untuk operasi selaput dara setelah mereka mengetahui bahwa dia telah menjalin hubungan serius tanpa memberi tahu mereka. LH melanjutkan operasi dan mengatur pernikahan.

3 dari 4 halaman

Kasus

"LH mengalami kendali paksaan yang ekstrem dari suaminya," kata laporan itu. "Melihat ke belakang, LH melihat bahwa hymenoplasty memainkan peran kunci dalam memungkinkan perkawinan paksa yang kejam."

Berdasarkan laporan tersebut, beberapa efek samping fisik dari hymenoplasty dapat mencakup kesulitan seksual, penyempitan introitus (pembukaan vagina), perdarahan akut selama prosedur dan peningkatan sensasi rasa sakit. Studi kasus lain dari laporan tersebut, seseorang berinisial "S", dilecehkan secara seksual sebagai seorang anak oleh anggota keluarga besar dan diperkosa saat remaja.

S mengatakan orangtuanya mencoba menekannya untuk hymenoplasty tetapi, sebaliknya, dia menikah dengan seseorang yang "tidak akan menghakiminya karena masih perawan". "S merasa sangat yakin bahwa hymenoplasty adalah bentuk pelecehan berdasarkan kehormatan dan harus dilarang," lanjut laporan itu.

4 dari 4 halaman

Infografis Fenomena Operasi Plastik

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.