Jemaah Haji Dibekali Kartu Kendali, Hindari Jasa Kursi Roda Ilegal di Masjidil Haram

Liputan6.com, Jakarta - Program kartu kendali jadi instrumen utama untuk melindungi jemaah haji dari praktik jasa pendorong kursi roda ilegal di Masjidil Haram. Sistem ini dirancang untuk memastikan layanan bagi lansia dan disabilitas berjalan aman, terkoordinasi, dan terpantau.

Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP2JH) sekaligus Layanan Lansia dan Disabilitas, Ridwan Siswanto, mengatakan bahwa kartu kendali lahir dari evaluasi lapangan yang menunjukkan banyaknya jemaah menghadapi kendala saat menggunakan jasa pendorong.

“Selama ini, jemaah yang butuh layanan kursi roda dihadapkan pada berbagai dinamika, termasuk risiko menggunakan pendorong yang tidak resmi,” katanya di Kantor Daker Makkah, Sabtu (2/5/2026).

Melalui kartu kendali, setiap layanan kursi roda terhubung langsung dengan sistem pendataan petugas. Kartu ini memuat identitas lengkap jemaah, mulai dari nama, kloter, sektor, nomor hotel, hingga kontak petugas pendamping. Selain itu, kartu juga mencantumkan rute dan terminal keberangkatan.

“Di kartu kendali ada penanda rute, misalnya rute 12 atau 13, lalu lokasi seperti Jarwal dan terminal Jabal Ka’bah. Ini memudahkan pengawasan pergerakan jemaah,” ucap Ridwan.

Setiap jemaah diketahui menerima dua kartu kendali. Satu dipegang jemaah atau pendamping, sementara lainnya diserahkan pada pendorong resmi.

Skema ini memastikan keterhubungan antara jemaah, petugas, dan pendorong selama proses ibadah.

“Dengan dua kartu ini, kami bisa memastikan jemaah dilayani pendorong yang benar dan kembali ke titik semula dengan aman,” kata dia.

Proses layanan ini dimulai dari pendataan di tingkat sektor. Jemaah mendaftarkan kebutuhan melalui ketua rombongan atau kloter, kemudian petugas sektor meneruskan ke tim di terminal.

Setelah jumlah kebutuhan terkonfirmasi, petugas menyiapkan pendorong resmi sesuai permintaan.

“Semua berbasis data. Misalnya ada 30 jemaah, disiapkan 30 pendorong resmi. Tidak ada layanan liar di luar sistem ini,” ujarnya.

Setibanya di terminal, seperti Jabal Ka’bah, Syib Amir, atau Ajyad, jemaah menerima kartu kendali sebelum memulai ibadah. Pendorong resmi yang telah ditugaskan juga memegang kartu pasangan sebagai bukti layanan.

Setelah ibadah selesai, jemaah kembali ke terminal dan menyerahkan kembali kartu kendali sebagai tanda layanan berakhir. Pembayaran dilakukan langsung pada pendorong tanpa melalui petugas.

“Kami tidak menerima atau mengelola uang. Kartu kendali hanya untuk memastikan layanan berjalan sesuai prosedur,” ungkap Ridwan.

Ia menegaskan, sistem ini sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap praktik ilegal yang kerap merugikan jemaah. Tanpa kartu kendali, jemaah berisiko menggunakan jasa pendorong tidak resmi yang bisa terkena razia petugas keamanan.

“Kalau pendorong ilegal tertangkap, jemaah bisa ditinggalkan di tengah ibadah. Ini yang ingin kami cegah dengan kartu kendali,” katanya.

Selain itu, kartu kendali membantu petugas melakukan pelacakan jika terjadi kendala di lapangan, termasuk jemaah yang terpisah dari rombongan. Informasi kontak yang tercantum memudahkan koordinasi cepat antar-petugas.

Terkait tarif, pihaknya mencatat adanya variasi harga berdasarkan lokasi dan kondisi jalur. Di Terminal Syib Amir dan Jabal Ka’bah, biaya jasa berkisar 300-350 riyal selama musim haji.

Sementara di Jabal Ka’bah, tarif cenderung sedikit lebih tinggi karena medan menanjak. Adapun di Ajyad, harga relatif lebih rendah, sekitar 250-300 riyal.

“Perbedaan ini dipengaruhi jarak dan kontur jalan yang dilalui pendorong,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, harga tersebut tetap dapat dinegosiasikan, namun petugas membantu menetapkan kisaran agar jemaah tidak dirugikan.

“Kami sarankan jemaah menyiapkan uang pas sesuai informasi yang diberikan, lalu membayar langsung kepada pendorong setelah layanan selesai,” katanya.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah ittu menegaskan, kartu kendali merupakan bagian dari manajemen layanan yang disiapkan pemerintah untuk menjamin keselamatan jemaah.

“Ini bentuk kehadiran negara dalam melindungi jemaah, khususnya lansia dan disabilitas,” ujarnya.

Ia turut mengimbau jemaah haji agar selalu mengikuti prosedur resmi dan tidak tergiur layanan di luar sistem.

“Gunakan layanan dengan kartu kendali agar ibadah berjalan aman, tertib, dan tidak terkendala masalah di lapangan,” Ridwan menandaskan.