Anggota DPD: Jangan Ancam Jegal atau Boikot Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Parlemen Indonesia mulai dari DPR dan MPR telah dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Adrianus Garu meminta KMP agar dewasa dalam berpolitik dan tidak menjegal pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau mau kritisi pemerintahan Jokowi, jangan pakai ancam jegal-jegalan atau boikot pemerintahan. Sikap seperti itu sudah jelas hanya mementingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa," kata Adrianus di Jakarta, Sabtu (11/10/2014).

Senator dari Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menjelaskan, kekalahan di Pilpres 2014 bukanlah akhir. Bila KMP mau berkuasa, maka bisa menunjukkan kinerja pro-rakyat selama 5 tahun ke depan. Setelah itu, biarkan rakyat memilih mana yang baik.

"Kalau mau rebut kekuasaan, kan tinggal tunggu saja 5 tahun lagi. Lima tahun lagi, biarkan rakyat menguji, apakah masih percaya Jokowi atau percaya KMP. Sekarang saatnya bekerja," tuturnya.

Menurut Adrianus, bila KMP memberikan kritik yang tidak membangun, maka hal itu akan berdampak pula pada perekonomian bangsa. Misalnya saja terjadi penurunan nilai tukar Rupiah dan melemahnya indeks saham.

"Ini karena pasar melihat manuver KMP yang tidak terima kekalahan dan ingin balas dendam. Jika kondisi ini terus terjadi bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia ke depan akan lesu," imbuhnya.

"Proses demokrasi harus siap menang dan siap kalah. Jangan setelah kalah lalu ancam akan jegal pemerintahan terpilih. Negara ini tidak akan maju-maju kalau cara politik seperti itu dikembangkan," tandas Adrianus.

Sebelumnya beredar kabarada upaya untuk menjegal pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober. SBY pun mengaku kabar tersebut. Tapi sejauh ini, pihak KMP membantah isu penjegalan tersebut. (Mvi)