Jokowi: Pimpinan DPR Bukan dari Pemenang Pemilu Nggak Logis

Liputan6.com, Jakarta - Pasca-pelantikan 560 anggota DPR/MPR periode 2014-2019, lobi-lobi antara 2 kubu Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat semakin panas, apalagi menjelang pemilihan pimpinan MPR/DPR yang direncanakan Rabu 1 Oktober malam ini digelar.

Menyikapi hal itu, Presiden tetpilih Joko Widodo mengatakan bahwa seyogianya pimpinan MPR/DPR dipegang oleh partai pemenang Pemilu Legislatif, namun lantaran UU MD3 telah diketok, PDIP sebagai pemenang tak meraihnya.

"Ya ada dong, kan Partai pemenang,  logikanya dan tradisi yang dulu pasti jadi ketua, yang sekarang ini logikanya jadi nggak masuk (karena UU MD3)," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta, Rabu (01/10/2014).

Saat ditanya apakah hasil pertemuan antara dirinya dengan SBY atau apakah PDIP menyertakan Partai Demokrat dalam paket pemerintahan, Jokowi menjawab ada banyak hal yang dibahas.

"Kita berbicara banyak hal, ini untuk kepentingan jangka panjang, sebuah kepentingan negara dan rakyat tapi juga ada sedikit-sedikit yang berkaitan dengan hari ini," ucapnya.

Namun, Jokowi mengaku heran dengan digelarnya sidang paripurna untuk pemilihan paket pimpinan MPR/DPR yang akan dibahas Rabu malam ini. "Coba kita lihat nanti. Belum tahu apakah akan diselesaikan hari ini atau besok pagi. Apa sih yang bisa diselesaikan hari ini atau besok," keluhnya.

"Ada apa kok kita tergesa-gesa, nggak ada hujan nggak ada angin kok tiba-tiba ada UU Pilkada. Sebelumnya ada UU MD3. Terus kenapa gitu loh," sambung dia

Selain itu, Jokowi juga menyesalkan dengan ditolaknya Pilkada langsung di DPR. Hal itu sempat disinggung Jokowi saat bertemu SBY. "Ya kita berbicara proses yang seperti saya sampaikan bahwa memang pilkada langsung secara demokratis dan seperti yang saya sampaikan," ungkap dia.

"Rakyat saat ini baru bersenang-senang dari pilkada langsung. Baru senang-senangnya berdemokrasi. Nggak ada hujan, nggak ada angin hak politik diambil. Ya kaget semuanya kan," tandas Jokowi.