Yuddy Chrisnandi: Format Kabinet Jokowi Tak Jauh Beda dengan SBY

Liputan6.com, Jakarta - Menunggu pelantikan pada 20 Oktober 2014, Presiden dan Wakil Presiden pemenang pemilu 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini telah mulai mempersiapkan pemerintahannya, termasuk siapa saja nanti anggota kabinet yang akan membantunya. Untuk kepentingan ini, Jokowi-JK membuat Tim Transisi yang dipimpin Rini Soemarno.

Khusus untuk memilih para calon anggota kabinet, Tim Transisi membentuk kelompok kerja (pokja) arsitektur dan struktur kabinet. Timses Jokowi-JK Yuddy Chrisnandi mengatakan, postur kabinet yang akan dibentuk presiden dan wakil presiden terpilih itu tak akan jauh berbeda dengan kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kurang lebih sama dengan SBY, karena pos-pos menteri SBY sudah disesuaikan dengan UU Kementerian Negara," kata Yuddy saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Menurut Ketua DPP Partai Hanura ini, postur kabinet SBY sudah memadai karena selain didasarkan pada UU Kementerian Negara, juga berdasarkan kajian akademisi dan tinjauan pakar. "Tampaknya format kementerian di pemerintahan SBY, menjadi dasar dari pembentukan kabinet Jokowi-JK," lanjut mantan ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Golkar periode 2004-2009.

Jokowi-JK sendiri hingga saat ini belum memberikan sinyal siapa saja yang akan duduk dalam kabinetnya nanti. Tapi menurut Yuddy, peluang antara yang berasal dari partai dan non-partai sama besar.

"Ketua umum partai, kader-kader partai tetap memiliki peluang masuk kabinet, tergantung kebutuhan Jokowi-JK," ujar dia. Yuddy menegaskan, ketum dan kader partai bisa menjadi anggota kabinet asalkan profesional. Syarat penting lainnya, jika terpilih sebagai menteri, mereka harus melepas jabatan di partai.

"Semua ketua umum parpol pendukung pasti dibutuhkan, untuk posisinya Jokowi-JK yang paling tahu."

Terkait partainya, Yuddy mengaku hingga saat ini Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, tak mengajukan kadernya untuk dalam kabinet Jokowi-JK. Begitu juga sebaliknya Jokowi-JK tak meminta agar partai itu mengajukan nama calon anggota kabinet.

"Dukungan yang diberikan kepada Jokowi-JK tidak didasari pada pragmatis atau transaksional, tapi pada perjuangan,sehingga kita ikhlas jika tidak diminta ataupun diminta duduk dalam kabinet, yang penting mereka komitmen pada visi dan misi." (Mut)