Sukses

Ingin Independen, SBY Tegaskan Demokrat Tidak akan Berkoalisi

SBY menegaskan partai yang dipimpinnya telah menetapkan pilihan untuk tidak memihak pada salah satu kubu pasangan capres-cawapres.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat akhirnya mengambil sikap, setelah terus dikabarkan bakal berkoalisi dengan kubu pasangan Prabowo-Hatta serta adanya keinginan sebagian kalangan di tubuh partai itu untuk mendukung pasangan presiden-wapres terpilih Jokowi-JK.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Partai Demokrat lebih baik menjadi kekuatan independen yang tidak tergabung baik dalam Koalisi Permanen Merah Putih Prabowo-Hatta, maupun koalisi partai pengusung Jokowi-JK.

"Saya berpikir partai politik yang saya pimpin lebih baik independen, lebih baik kami menjadi kekuatan penyeimbang dan tidak masuk, baik dalam koalisi permanennya Pak Prabowo maupun kubunya Pak Joko Widodo, itulah pilihan partai yang saya pimpin," kata SBY dalam video wawancara yang diunggah di kanal YouTube, Kamis 7 Agustus 2014 malam.

SBY tidak menyatakan lebih jauh pandangannya tersebut dan mengatakan bakal menjelaskan keputusan itu pada saat yang tepat. "Tetapi itu nanti saja, saya akan jelaskan secara utuh dalam forum yang lebih tepat," katanya.

Terkait dengan masa transisi antara pemerintahannya dengan pemerintahan dari presiden terpilih, SBY menegaskan dirinya menyadari penting untuk membuat langkah yang bijak bagi pemerintahan selanjutnya. Untuk itu, SBY menegaskan tidak akan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada pemerintahan berikutnya.

"Oleh karena itulah sebenarnya sejak bulan April yang lalu saya sudah mengeluarkan instruksi dan menetapkan kebijakan, yang intinya melarang para menteri atau anggota kabinet untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang fundamental dan strategis yang berimplikasi pada pemerintahan yang akan datang atas inisiatifnya sendiri, saya larang itu," katanya.

SBY menambahkan, "Juga tidak saya izinkan mereka untuk melakukan penggantian-penggantian pejabat utama, apalagi secara besar-besaran. Saya berpikir, lebih baik itu dilaksanakan oleh presiden mendatang, oleh pengganti saya nanti. Kecuali kalau ada alasan yang sah."

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini