KSPI Klaim Prabowo Paling Berkomitmen Hapus Outsourcing

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan pekerja alih daya atau outsourcing masih menjadi isu yang terus didengungkan para buruh, termasuk kepada kedua pasangan capres-cawapres. Namun sebagian buruh mengklaim, untuk pemerintahan mendatang hanya capres nomor urut 1 Prabowo Subianto yang bisa menghapus sistem kerja alih daya itu.

"Kita melihat Prabowo membawa misi menghapus outsourcing. Dan Pak Prabowo sejak 5 tahun lalu sudah berani menyatakan secara terbuka dan konsisten untuk menghapus outsourcing," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam diskusi di Kantor Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2014).

Said mengatakan, pernyataannya itu bukan tanpa alasan. Dirinya juga sudah bertemu dengan capres nomor urut 2 Joko Widodo dan berdiskusi terkait komitmen menghapus outsourcing kalau dirinya menjadi presiden. Namun, menurut Said tidak ada titik temu antara buruh dan Jokowi.

"Kita sudah diskusi dengan Pak Jokowi, dia belum cukup punya keberanian untuk melakukan itu. Alasan pastinya, tidak punya visi membangun negara sejahtera. Jerman misalnya, mereka jelas membangun pasar sosial," lanjutnya.

Sementara, perwakilan pengusaha Syaf T. Kuncoro mengatakan dirinya sangat setuju dengan komitmen Prabowo menghapus outsourcing. Tapi, pengusaha minta regulasi yang jelas untuk melaksanakan sistem baru yang akan berjalan nanti.

"Saya sangat setuju kalau Pak Prabowo menghapus outsourcing. Saya setuju, tapi how? Bagaimana mengubahnya," kata Syaf.

Syaf mengatakan, akan ada perubahan sistem yang sangat signifikan. Regulasi itu harus segera disiapkan agar nantinya para pengusaha tidak kebingungan.

"Harus ada keberpihakan dari pemerintah. Prabowo harus menyiapkan guidance. Kami harus disiapkan regulasi karena ada situasi baru yang harus dihadapi," tandasnya. (Ans)