Pimpinan: 2 Pasangan Capres Komitmen Perkuat KPK

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah selesai mengklarifikasi Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua pasangan pun sama-sama menjanjikan akan memperkuat KPK jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli mendatang.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPK Zulkarnaen percaya janji itu bukanlah dagangan politik belaka. Bagi Zulkarnaen, keduanya komitmen untuk memperkuat KPK.

"Kalau menurut saya itu komitmen kesungguhan dari mereka. Sebab kita kan juga dialog sama mereka. Kalau saya positive thinking saja," kata Zulkarnaen di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Terkait klarifikasi LHKPN sendiri, lanjut Zulkarnaen, pihaknya sudah melakukan secara maksimal untuk menelusuri jejak LHKPN kedua pasangan. Meski waktu yang dimiliki KPK terbilang sempit.

"Ya memang waktu sempit, tapi kita sudah kerjakan secara optimal," kata dia.

Lalu kapan diumumkan hasil klarifikasi LHKPN kedua pasangan? "Nanti tanggal 1 Juli akan diumumkan secara resmi. Nanti mereka yang akan mengumumkan sendiri. Kita nggak bisa sampaikan itu, nanti ada waktunya, nggak boleh kita mendahului," kata Zulkarnaen.

Sebelumnya, Prabowo diketahui melaporkan hartanya pada tahun 2003 sekitar Rp 11 miliar dengan utang sebanyak U$ 3,8 juta. Sementara, Hatta Rajasa terakhir melaporkan hartanya pada tahun 2012 sejumlah Rp 17 miliar.

Sementara itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga menyerahkan laporan kekayaan pada Kamis 26 Juni 2014. Joko Widodo diketahui menyerahkan laporan kekayaannya pada tahun 2010 dengan kekayaan sekitar Rp 18,5 miliar. Sedangkan cawapres Jusuf Kalla merupakan kandidat terkaya dengan nilai aset lebih dari Rp 300 miliar.

LHKPN merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menurut ketentuan UU Pemilu dan UU pemberantasan tindak pidana korupsi.

Datangnya capres-cawapres ke KPK untuk melaporkan kekayaannya itu merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya, KPK yang mendatangi kandidat untuk memverifikasi kekayaan mereka.