Jokowi: Tegas Itu Masalah Karakter, Bukan Bodi

Liputan6.com, Jakarta - Capres nomor urut 2 Joko Widodo menegaskan Indonesia harus menjadi negara produksi, bukan hanya negara konsumsi. Terlebih untuk pengolahan bahan baku produk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Hal itu akan diwujudkannya bila dalam Pilpres 9 Juli mendatang dirinya dan Jusuf Kalla terpilih memimpin Indonesia.

"Nggak usah diimbau. Meskipun saya kurus tapi saya tegas. Tegas apa sih? Ya berani mengambil keputusan dan berani mengambil risiko. Ini masalah karakter, bukan masalah bodi," ujarnya di Pusat UMKM Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Rabu (25/6/2014).

Ia memberi contoh, saat ini harga bahan baku seperti karet di Sumatera Selatan anjlok, seperti di Kota Pagaralam dan Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang menyentuh harga terendah yaitu Rp 4.500-Rp 7.000 per kilogram.

Padahal, beberapa bulan lalu harga karet per kilogramnya sempat mencapai Rp 18.000 hingga Rp 20.000. Harga karet anjlok akibat harga komoditi tersebut di pasar internasional sedang turun.

Ketergantungan harga bahan baku di pasar internasional itu, menurut Jokowi, karena Indonesia khususnya di daerah penghasil karet tidak memiliki industri pengolahan sendiri. Selama ini, karet hanya dikirim sebagai bahan baku tanpa pengolahan terlebih dulu. Sementara, pemerintah hingga kini tak kunjung memberi solusi.

"Mestinya di Palembang ada pengolahannya sehingga harganya stabil. Dari saya dulu kecil masalahnya itu-itu saja. Pemerintah mengerti persoalan, tapi nggak pernah diselesaikan," jelas Jokowi.

Sebelumnya, salah satu pelaku UMKM mengeluhkan tentang bahan baku yang mahal. Jokowi pun menegaskan kembali bahwa Indonesia harus menjadi negara produksi. Karena jika terus menerus melakukan impor, produk Indonesia tergantung dengan pasar internasional dan menjadi tidak bersaing.

"Satu-satunya jalan negara ini harus jadi negara produksi, nggak hanya masalah itu tetapi masalah pangan juga. Bisa game point kita, pangan itu harus dikerjakan sendiri. Jangan sekali-sekali tergantung negara lain. Harus berani memulai sendiri," tegas Jokowi.

Dalam visi misi ekonomi pasangan Jokowi-JK, salah satunya disebutkan akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa di Asia.

Hal itu diwujudkan antara lain dengan efisiensi perizinan bisnis maksimal 15 hari. Meluncurkan insentif kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendorong investasi sektor hulu dan menengah. Bank petani dan UMKM juga akan didirikan, termasuk dengan gudang berfasilitas pengolahan pascapanen di tiap sentra produksi. (Yus)