Purnawirawan TNI: Isu Babinsa Permainan... Sinetron

Liputan6.com, Jakarta - Kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga kini masih bergulir. Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen Purn Suryo Prabowo menilai, munculnya isu Babinsa yang memojokkan kubu Prabowo-Hatta adalah permainan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono --yang kini menjadi mendukung pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
 
"Ini permainan Hendropriyono, dia melakukan penyerangan lebih dulu untuk pencegahan. Dia sedang membuat sinetron saat ini," kata Suryo saat dihubungi, Senin (9/6/2014).

Menurut Suryo, selain bertujuan menurunkan elektabilitas pasangan capres Prabowo-Hatta, Hendropriyono juga dianggap melakukan strategi politik menyerang. Serangan politik demikian akan terus dilakukan apabila Prabowo-Hatta yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2014.

"Sehingga isu Babinsa mereka besar-besarkan. Kalaupun ada saksi, orang yang bersaksi bisa siapa saja, termasuk soal saksi setting-an," kata Suryo.

Suryo pun mengingatkan agar TNI tetap netral. Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Budiman dianggapnya dekat dengan kubu Jokowi-JK. Hal itu merupakan respons dari pertemuan Moeldoko dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Maret lalu. Pertemuan tersebut dinilainya cukup janggal.

"Kalau alasannya untuk pengamanan, kenapa tidak ada pertemuan ke tokoh lainnya? Misalnya juga bertemu dengan ketua partai atau mantan presiden. Kenapa pertemuan itu hanya ke Megawati saja?" tuding Suryo.

Awal Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pertemuan dengan perwira tinggi TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan menyatakan adanya informasi permainan kelompok purnawirawan perwira TNI AD. Termasuk ajakan keterlibatan petinggi yang masih aktif.  Pernyataan SBY ini diduga ditujukan kepada Hendropriyono.

Instruksi yang disampaikan SBY dalam pertemuan pada 2 Juni itu adalah dalam rangka menjaga netralitas TNI dan Polri dari politisasi pihak-pihak tertentu. SBY mengingatkan pada Pilpres 2004 juga ada upaya melibatkan perwira TNI dan Polri ke wilayah politik praktis, yang bisa membahayakan soliditas aparat.

Maka itu SBY meminta TNI dan Polri agar peristiwa pada Pilpres 2004 tidak terulang lagi pada Pilpres 2014.

Sementara terkait kasus pengerahan Babinsa kepada mayarakat untuk memilih pasangan capres tertentu dilaporkan kubu Jokowi-JK kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tim pasangan nomor urut 2 itu menemukan dugaan pelanggaran Pilpres di 3 kota, yakni di Cideng, Jakarta Pusat, Yogyakarta dan Jawa Barat.

TNI telah memberikan sanksi kepada anggota Babinsa yang diduga melakukan pengerahan di Cideng, Jakarta Pusat. Namun TNI menegaskan tetap netral pada Pilpres 2014. Sebab, anggota Babinsa tersebut melakukan preferensi kepada pasangan capres tertentu atas dasar inisiatif sendiri. (Sss)