Anies Baswedan Ingin 1.773 Pejabat Publik Baru di Pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta - Capres Konvensi Partai Demokrat Anies Baswedan menyatakan ribuan pejabat baru dibutuhkan untuk menjalankan konsep pembangunan Indonesia lebih baik di masa depan. Bagi Anies, tak peduli seberapa hebat ide atau konsep pembangunan, tapi eksekutornya tak ada kemampuan, niscaya pembangunan tak akan terjadi.

"Kita butuh 1.773 personalia baru baik, kompeten, dan bersih. Jadi yang dirancang tak hanya konseptual tapi ada yang menjalankan," jelas Anies dalam diskusi Habibie Center, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Rektor Universitas Paramadina itu mencontohkan masuknya 1 pejabat yang bertugas mengurus kereta api di Indonesia. "Ada 1 orang, Ignasius Jonan masuk, wajah kereta api langsung berubah. Presiden ke depan harus memikirkan itu," imbuhnya.

Diskusi yang diselenggarakan Habibie Center ini menghadirkan capres muda yang usianya di antara 40-60 tahun. Rentang usia tersebut diutarakan oleh Presiden ke 3 BJ Habibie sebagai salah satu syarat pemimpin baru. Anies pun mendukung ide Habibie tersebut.

"Saya sangat mendukung ide Presiden Habibie. Karena memang yang dibutuhkan bukan masa lalu, tapi masa depan," ujar Anies.

Selanjutnya, Anies juga menyoroti 2 hal, yakni mengembalikan kepercayaan pada penegak hukum dan pemerataan kesejahteraan. Ia menilai banyak bisnis di Indonesia yang terhambat karena jarang ada perjanjian bisnis memakai juridikasi di negara ini.

"Hal utama dan terutama adalah mengembalikan kepercayaan pada penegak hukum. Dengan trust, transactional cost jadi murah. Konsekuensinya saat ini, banyak aktivitas dan deal bisnis bukan dengan juridiksi indonesia. Kita harus kembalikan ini. Agendanya reform penegak hukum. Kuncinya tugaskan orang bersih dan kompeten yang diberi tugas mereform, termasuk reform kesejahteraanya," papar Anies.

Terkait dengan pemerataan, Anies mengusulkan agar pembangunan tak berjalan secara sentralisasi atau terlalu berpusat di Ibukota. Negara, lanjutnya perlu melakukan redistribusi pusat pembangunan.

"Caranya relokasi kantor pusat BUMN. Nggak semua berpusat di Jakarta. Lalu ada insentif fiskal yang didapat perusahaan kalau berkantor di daerah," pungkas Anies.