Profil Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ini Sosok Capres Cawapres Pemilu 2024

Ganjar Pranowo adalah seorang Gubernur Jawa Tengah yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau adalah anak dari pasangan Pamuji dan Sri Suparmi. Saat ini, Ganjar sudah menikah dengan Siti Atikoh Suprianti dan memiliki seorang anak bernama Zinedine Alam Ganjar.

Perjalanan pendidikan Ganjar mencakup masa sekolah di SDN 1 Kutoarjo, SMPN 1 Kutoarjo, dan SMA BOPKRI I Yogyakarta. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, termasuk di Universitas Gadjah Mada, di mana ia belajar di Fakultas Hukum. Ganjar juga melanjutkan studinya ke Universitas Indonesia di Pascasarjana Ilmu Politik.

Lahir dari Keluarga Berkekurangan

Kisah hidup Ganjar Pranowo mencakup masa-masa sulit, terutama selama masa kuliahnya. Keluarganya tidak termasuk dalam golongan berkecukupan, dan kehidupan mereka diwarnai oleh kekurangan.

Ganjar mengingat masa-masa sulit ini dengan mengatakan, "Kurang makan, kurang fasilitas. Mana kurus ya yang bener bahkan nyaris kurus. Jadi, kami sampai keluarga berenam ya saya selalu hidup dalam kekurangan ya dan utang orangtua itu baru dibayar setelah kami kerja," ungkapnya di kanal Youtube Boy William, ditulis Jumat (20/10/2023)

Pernah Jual Bensin Eceran

Ayah Ganjar, seorang mantan polisi, pensiun ketika Ganjar masih duduk di bangku SMP. Ini menyebabkan keluarganya mengalami kesulitan keuangan, dan mereka bahkan menjalankan usaha jual bensin eceran untuk bertahan hidup.

Dalam karier politiknya, Ganjar Pranowo adalah seorang kader PDI Perjuangan (PDIP) dan telah mencapai posisi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliau telah mengalami perjalanan yang panjang dalam dunia politik, termasuk sebagai anggota parlemen dan berbagai posisi penting lainnya dalam pemerintahan.

Selain itu, kini Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah resmi diajukan menjadi Calon Presiden RI 2024 yang diumumkan oleh Megawati Soekarnoputri pada 21 April 2023. Ini rekam jejak karier Ganjar Pranowo di pemerintahan melansir dari jatengprov.go.id:

1. Pada periode 1995-1999, Ganjar Pranowo bekerja sebagai konsultan dalam bidang Sumber Daya Manusia (HRD) di PT. Prakarsa.
2. Dari tahun 2004 hingga 2009, ia menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang bertanggung jawab atas berbagai sektor, termasuk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.
3. Antara 2009 hingga 2013, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Di komisi ini, ia terlibat dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertahanan, dan Reformasi Agraria.
4. Pada tahun 2009-2010, ia menjadi Anggota Pansus Angket Bank Century di DPR RI, yang merupakan sebuah komite istimewa yang menyelidiki isu Bank Century yang kontroversial.
5. Dari tahun 2010 hingga 2013, Ganjar Pranowo juga menjadi anggota Timwas Century di DPR RI, yang terkait dengan penanganan masalah Bank Century.
6. Antara 2007 dan 2009, ia menjabat sebagai Ketua Pansus Ruu tentang Partai Politik di DPR RI, yang bertugas dalam pembuatan undang-undang terkait partai politik.
7. Selama periode yang sama, 2007-2009, ia juga menjabat sebagai Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI, yang terlibat dalam pembahasan terkait lembaga legislatif.
8. Dari tahun 2004 hingga 2010, ia menjadi Anggota Badan Legislasi DPR RI, yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang.
9. Pada tahun 2009-2010, Ganjar Pranowo menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP MPR RI, posisi yang terkait dengan partai politik PDIP.
10. Antara 2007 dan 2009, ia juga menjabat sebagai Sekretaris I Fraksi PDIP DPR RI, posisi yang terkait dengan partai politik PDIP.
11. Pada tahun 2010-2013, Ganjar Pranowo menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, yang merupakan bagian dari partai politik PDIP.
12. Ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah dan menjabat dari tahun 2013 hingga 2018.
13. Setelah masa jabatan gubernur selesai, Ganjar Pranowo terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Tengah dan memegang jabatan ini sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957. Pendidikan dasarnya diawali di madrasah di Pamekasan. Inisial "Md" yang melekat pada namanya muncul saat ia masuk ke Pendidikan Guru Agama (PGA) setingkat SMP, karena ada lebih dari satu murid bernama Mahfud di kelasnya.

Ini Arti MD di Belakang Namanya

Melansir dari Antara News, awalnya, ia dikenal sebagai Mahfud "B," tetapi segera nama orang tuanya ditambahkan di belakang nama, sehingga ia dikenal sebagai Mohammad Mahfud Mahmodin, yang kemudian disingkat menjadi "Md."

Menginjak remaja, Mahfud pergi ke Yogyakarta untuk mengejar Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) dan memutuskan untuk menetap di kota tersebut untuk kuliah. Ia mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) dan jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia melanjutkan studinya dengan meraih gelar master dan doktor di UGM. Pada tahun 1984, Mahfud menjadi dosen Guru Besar di Fakultas Hukum UII, sambil melanjutkan studi S2 dan S3 di UGM.

Sudah Menulis Banyak Buku tentang Hukum

Sebagai seorang akademisi, ahli, peneliti, dan individu yang memiliki keterampilan menulis, Mahfud telah menghasilkan sejumlah karya tulis.

Beberapa judul buku yang telah dia tulis mencakup Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi (2010); Hukum dan Konstitusi dalam Kontroversi Isu (2010); Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (2006); Demokrasi dan Konstitusi (2001); Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2000); serta Pergulatan Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (1999).

Selain karya ilmiah, Mahfud juga diabadikan dalam buku, seperti Sahabat Bicara Mahfud MD (2013); Gaya Lugas Mahfud MD (2021); Mahfud MD, Mantan Hakim Konstitusi Paling Dicari (seri I dan II 2019, seri III 2020); serta Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (2007).

Berpengalaman di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Mahfud memiliki pengalaman di berbagai lembaga, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di tingkat eksekutif, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000-2001. Setelah itu, ia terlibat dalam politik dan menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008 untuk Fraksi PKB, ditempatkan di Komisi III DPR RI.

Pada tahun 2008, Mahfud beralih ke yudikatif dengan terpilih sebagai hakim konstitusi dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yaitu 2008-2011 dan 2011-2013. Ia juga memiliki pengalaman sebagai Anggota Tim Konsultan Ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Terakhir, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

PDI-P telah mendeklarasikan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024, yang diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 18 Oktober 2023. Ini rekam jejak karier Mahfud MD di pemerintahan melansir dari laman website resmi Mahkamah Konstitusi:

1. Menteri Pertahanan RI (2000-2001): Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2000-2001. Ini adalah posisi kunci dalam Kabinet Kerja Presiden Abdurrahman Wahid.
2. Menteri Kehakiman dan HAM (2001): Setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud MD ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001. Ini menandai peran pentingnya dalam mengelola sektor hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
3. Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005): Mahfud MD terlibat dalam dunia politik dengan menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama periode 2002-2005.
4. Anggota DPR-RI, Komisi III (2004-2006): Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan ditempatkan di Komisi III, yang fokus pada hukum, hak asasi manusia, keamanan, dan hubungan antara pemerintah dan lembaga negara.
5. Anggota DPR-RI, Komisi I (2006-2007): Mahfud MD juga menjadi anggota DPR-RI dalam Komisi I, yang membidangi pertahanan, keamanan, luar negeri, dan hubungan internasional.
6. Anggota DPR-RI, Komisi III (2007-2008): Ia kembali ke Komisi III dalam periode 2007-2008, menunjukkan fokusnya pada hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
7. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008): Selama periode ini, Mahfud MD menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI, yang bertugas mengawasi proses legislasi di Indonesia.
8. Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia: Mahfud MD terlibat dalam BPHN, yang merupakan lembaga yang berfokus pada pembinaan hukum nasional dan hak asasi manusia.
9. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) selama dua periode (2008-2011 dan 2011-2013): Mahfud MD menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode berturut-turut, yang merupakan posisi tertinggi dalam lembaga yudikatif tersebut.
10. Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018): Ia juga terlibat dalam Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan ideologi Pancasila.
11. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (2019–sekarang): Pada periode terkini, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju (KIM).