Darurat Katarak di Indonesia! Ratusan Ribu Orang Terancam Buta di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia tengah menghadapi ancaman serius di sektor kesehatan mata. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 600 hingga 650 ribu kasus kebutaan akibat katarak. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi menjadi alarm keras bagi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa katarak bukan hanya persoalan penglihatan semata. Dampaknya jauh lebih luas, menyentuh aspek sosial hingga ekonomi.

“Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka," ujar Dante saat membuka kegiatan bakti sosial operasi katarak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dikutip dari kemkes.go.id pada Selasa, 28 April 2026.

Data Kemenkes RI menunjukkan bahwa katarak menjadi penyebab utama kebutaan pada penduduk usia di atas 50 tahun, dengan kontribusi mencapai 81,2 persen. Artinya, sebagian besar kasus kebutaan sebenarnya bisa dicegah atau ditangani melalui intervensi medis yang tepat.

Temuan dari program skrining Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025 hingga 2026 semakin menguatkan urgensi ini. Dari total 23,35 juta orang yang diperiksa, sebanyak 2,95 juta orang terdeteksi mengalami gangguan mata.

Ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan penglihatan masih sangat besar dan membutuhkan penanganan sistematis.

Dante, menjelaskan, dampak katarak terhadap kehidupan seseorang sangat signifikan. Bahkan, penderita bisa kehilangan sebagian besar akses informasi.

"Penderita katarak kehilangan akses terhadap sekitar 80 persen informasi yang diterima melalui indra penglihatan. Dunia yang dulu jelas perlahan menjadi buram. Penderita seolah kehilangan terang di sisa hidupnya," ujarnya.

Untuk menekan angka kebutaan, pemerintah telah menyiapkan dua strategi utama.

Pertama, mengintegrasikan skrining kesehatan mata dalam program CKG yang akan diperluas pada 2026. Kedua, memastikan layanan operasi katarak sepenuhnya dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mata, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini terkendala biaya.

Selain upaya pemerintah, kolaborasi internasional juga menjadi bagian penting dalam penanganan katarak di Indonesia.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Noor Dubai Foundation yang memberikan operasi katarak gratis bagi 500 pasien sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Program ini menyasar tiga wilayah, yaitu Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seluruh prosedur operasi dilakukan oleh dokter spesialis mata Indonesia, menunjukkan bahwa kapasitas tenaga medis nasional sudah sangat mumpuni.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Layanan kesehatan adalah fondasi bagi martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas, Muhamad Wiyanto, mengungkapkan bahwa tingginya biaya operasi katarak, yang bisa mencapai Rp10 juta per mata, masih menjadi kendala utama bagi masyarakat.

"Tahun lalu peserta sekitar 150 orang, tahun ini meningkat menjadi 200 pasien. Ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat sekaligus kepercayaan terhadap program ini," katanya.

Ke depan, pemerintah menargetkan minimal 60 persen penderita katarak mendapatkan tindakan operasi hingga 2030, sesuai dengan Peta Jalan Kesehatan Penglihatan.

Pada 2025, kapasitas operasi nasional bahkan telah mencapai lebih dari 634 ribu tindakan, atau 92 persen dari target.