Jawaban Kocak Komeng Saat Ditanya Mau Dipanggil Apa Ketika Jadi Senator DPD: Bebas, Asal Jangan Dipanggil KPK

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat Alfiansyah Komeng unggul sementara di daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar). Hal itu berdasarkan hasil rekapitulasi hitung suara (real count) situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 15 Februari 2024.

Berdasarkan real count KPU, Komeng mendapatkan 400.294 suara atau 8,51 persen. Pada pukul 20.30 WIB, total suara yang terkumpul baru 35,97 persen dari 140.457 TPS. Melihat real count KPU, Komeng masih memimpin di antara kandidat lainnya.

Lalu jika Komeng terpilih menjadi anggota DPD, apa saja tugas dan wewenangnya?

Mengutip laman DPD.go.id, fungsi DPD mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan tata tertib DPD RI sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

1. Pengajuan Usul RUU Mengajukan kepada DPR

Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Pertimbangan atas RUU dan Pemilihan Anggota BPK

Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

4. Pengawasan

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

5. Penyusunan Prolegnas

Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.