Status Kedaruratan COVID-19 Segera Dicabut, Pakar Beri Catatan Soal Kasus Aktif dan Laju Vaksinasi

Hermawan menambahkan, ada atau tidaknya kebijakan khusus, masyarakat Indonesia sudah hidup dengan sangat terbuka. Artinya, protokol kesehatan sudah tidak diterapkan secara ketat dan hidup nyaris seperti sebelum adanya pandemi.

“Kalau kita lihat yang terjadi sebenarnya di negara kita orang udah bebas banget, jadi ada atau tidaknya kebijakan yang khusus, masyarakat sudah sangat terbuka.”

Hal-Hal Penting yang Harus Dipertahankan

Hal terpenting, jika pemerintah ingin mencabut status kedaruratan COVID-19 secara total, maka pemerintah harus mempunyai kompensasi berupa penguatan beberapa hal.

“Pertama, terus mengampanyekan atau mengimbau orang-orang yang tidak sedang sehat, tidak sedang fit, yang punya gangguan kesehatan, yang punya komorbid, atau yang tidak divaksinasi karena berbagai alasan itu tetap pakai masker.

“Masker itu wajib, yang dibolehkan buka masker adalah yang sehat. Berikutnya adalah perilaku bersih dan sehat, jadi orang kalau sudah terbiasa cuci tangan selama pandemi, nah itu tetap harus dikampanyekan,” tambahnya.

Selanjutnya, hal yang tidak bisa ditawar ketika status kedaruratan dicabut adalah laju vaksinasi.

“Vaksinasi dalam negeri dengan sumber vaksin indovac atau inavac diharapkan bisa mengantisipasi kedaruratan, akan tetapi lajunya rendah. Ini harus dijaga dan ditingkatkan,” jelas Hermawan.

Hal lain yang tak kalah penting adalah kemampuan dalam mengantisipasi pandemi di masa depan. Terutama terkait ancaman wabah sejenis.

 “Berarti teknologi kita untuk deteksi, skrining, dan penyiapan kapasitas layanan kesehatan yang responsif terhadap wabah, nah itu yang harus dipantau dan dikuatkan. Nah, hal-hal ini yang harus betul-betul dilihat sebagai kompensasi dari pencabutan tadi.”

Lantas, apa konsekuensi yang bisa timbul jika status kedaruratan COVID-19 dicabut?

Menurut Hermawan, salah satu konsekuensi yang bisa timbul adalah terkait kebijakan penganggaran dan pembiayaan COVID-19.

“Sebenarnya lebih kepada pembiayaan dan kebijakan penganggaran pemerintah. Selama ini, biaya untuk COVID tuh besar, jadi dana-dana kementerian/lembaga yang dilakukan refocusing itu kan besar sekali untuk penanganan COVID, termasuk untuk bantuan sosial atau stimulan.”

“Jika bantuan sosial dan stimulan ini dicabut, maka tidak lagi menggunakan dana-dana taktis untuk keperluan COVID. Nah jadi pertama, dampaknya, konsekuensinya di pendanaan dan penganggaran.”

Namun, jika dilihat dari risiko perilaku, Hermawan tidak melihat ada risiko yang berarti.

“Kalau kita lihat secara risiko perilaku, rasanya tidak terlalu lagi ada risiko berat, kecuali ada ditemukan varian atau subvarian baru yang berbahaya dari penyebab COVID. Kalau ditemukan, maka kita juga harus siap dan siap siaga untuk kembali memperkuat kebijakan terutama prokes,” pungkasnya.