Jawa Barat Genjot Catatan Digital Imunisasi agar Data Anak yang Divaksin Valid

Liputan6.com, Bandung Pemanfaatan pencatatan digital imunisasi tengah digenjot Provinsi Jawa Barat. Sehingga, saat ini pencatatan tak lagi bersifat manual.

Pencatatan digital ini memanfaatkan inovasi digital Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk imunisasi dengan menggunakan aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Rochady Hendra Setya Wibawa menuturkan, upaya digitalisasi imunisasi anak dengan aplikasi ASIK diharapkan memberikan data anak yang sudah disuntik vaksin itu valid.

Sebab, walaupun cakupan imunisasi anak di Jawa Barat secara umum terbilang berhasil, data anak yang imunisasi masih dinilai belum semuanya tercatat.

"Untuk anak sekarang kan ada aplikasi ASIK untuk imunisasi aktif ya, mudah-mudahan kalau ini bisa digunakan oleh semuanya, baik dokter swasta, dokter praktik anak swasta maupun ada klinik yang memang klinik imunisasi," kata Rochady saat diwawancara Health Liputan6.com di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bandung pada Selasa, 16 Mei 2023.

"Ada banyak rumah sakit swasta juga ikut turut serta untuk imunisasi. Mudah-mudahan sih ya cakupan di kota-kota besar ini bisa betul-betul sempurna (terlihat datanya)."

Data Anak yang Imunisasi Diharapkan Valid

Disampaikan kembali oleh Rochady, adanya pemanfaatan aplikasi ASIK dapat terlihat capaian imunisasi anak di daerah urban.

"Kita harapkan valid gitu -- menggunakan aplikasi ASIK. Artinya ada pemikiran positifnya. Karena memang kalau di area urban yang dekat-dekat sini kan bisa saling pindah-pindah (praktik) dokter anak. Dokter anak yang disukain, dikejar ke sana (oleh masyarakat)," ucapnya.

"Ini kami mau sosialisasi sehingga nanti kita bisa melihat betul cakupan dari imunisasi ini di Jawa Barat. Apa itu betul datanya bias atau enggak gitu itu."

2 dari 4 halaman

Kemungkinan Data Imunisasi Belum Masuk

Kendala pencatatan data imunisasi anak di Jawa Barat yang dinilai masih belum tercatat semua, menurut Rochady Hendra Setya Wibawa, ada beberapa alasan. Salah satunya, kemungkinan data belum masuk lantaran banyak orangtua yang membawa anaknya tidak ke Puskesmas.

Misalnya saja ke klinik imunisasi maupun ke rumah sakit swasta.

"Mungkin yang datanya belum masuk. Sedangkan yang data di Puskesmas kan terdata yang imunisasi. Mereka jalani (imunisasi) di Puskesmas ya," pungkas Rochady.

"Maksudnya orang-orang menengah ke bawah yang tidak ke dokter lah. Nah itu data yang dipunya, sedangkan, untuk kita menarik data dari rumah sakit swasta, dokter praktik, dokter anak praktik swasta ini yang sampai saat ini belum bisa diambil sendiri."

3 dari 4 halaman

Pendekatan ke Organisasi Profesi

Imunisasi Anak — Jawa Barat melakukan pendekatan kepada Organisasi Profesi untuk pelaksanaan imunisasi. (merdeka.com/Arie Basuki)

Rochady Hendra Setya Wibawa turut menekankan, bahwa Jawa Barat melakukan pendekatan kepada Organisasi Profesi untuk pelaksanaan imunisasi.

"Nah kami coba pendekatannya mungkin ke Organisasi Profesi. Yang di sini ada Ikatan Dokter Anak Indonesia yang wilayah Jawa Barat. Kami Juga sudah mulai berkomunikasi, bagaimana bisa meningkatkan cakupan imunisasi," terangnya.

Upaya meningkatkan cakupan imunisasi juga melihat situasi bahwa beberapa kota besar di Jawa Barat, cakupan imunisasinya belum mencapai 100 persen.

"Enggak mungkin juga sih ya, kalau Kota Bandung, misalnya hanya sekitar 73 persen, kayaknya enggak mungkin juga Kota Cimahi juga cakupan imunisasinya rendah," pungkas Rochady.

"Tapi bisa saja karena orang Cimahi ke Bandung dekat, dia enggak ke Puskesmas tapi dia ke rumah sakit swasta atau dokter swasta di Bandung."

Perlu Sosialisasi

Selain itu, persoalan data imunisasi anak pun perlu sosialisasi sehingga dokter dan tenaga kesehatan tak lupa untuk memasukkan data anak yang sudah disuntik vaksin.

"Di Bandung dia diimunisasi tapi datanya enggak masuk. Hal-hal seperti ini ya mungkin kita perlu sosialisasi," imbuh Rochady.

4 dari 4 halaman

Kejar Target Imunisasi

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Nina Susana Dewi mengatakan dalam pembukaan Pertemuan Akselerasi Strategi Capaian Indikator Program Pengelolaan Imunisasi 2022 bahwa target cakupan imunisasi untuk setiap antigen rata-rata sebesar 95 persen.

Hal ini demi mengejar capaian imunisasi dasar lengkap di Jawa Barat yang menurun dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target.

“Dalam setiap program imunisasi tentu adanya target yang harus dicapai. Target cakupan imunisasi untuk setiap antigen rata-rata sebesar 95 % sehingga perlu sekali kerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk mendukung program tersebut,” katanya di Main Ballroom Amarthapura, El Royale Hotel, Kota Bandung, Rabu (14/9/2022).

Kerja Sama Lintas Sektor

Di Jawa Barat, kerja sama lintas sektor dan lintas program terkait yaitu dengan melibatkan semua unsur pentahelix, yang mana penyiapan teknis pelaksanaan imunisasi dengan menyertakan semua organisasi profesi kesehatan, serta upaya penggerakan sasaran dan penyebarluasan informasi tentang imunisasi dengan menyertakan organisasi kemasyarakatan dari mulai desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan provinsi.

“Diharapkan semua unsur pemerintah daerah dapat bergerak dan mendukung kegiatan imunisasi dalam mencapai target nasional sampai di akhir tahun 2022 ini,” tutupnya.