Trump: Kesepakatan Nuklir AS-Arab Saudi Bergantung Pengakuan terhadap Israel

Liputan6.com, Washington, DC - Kesepakatan Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi untuk membantu kerajaan itu mengembangkan energi nuklir hanya akan berjalan jika Riyadh bersedia mengakui Israel. Hal ini ditegaskan Presiden Donald Trump.

"Kesepakatan Nuklir Sipil—tidak akan ada pengayaan bahan nuklir!—yang hanya mencakup penggunaan nonmiliter akan disetujui. Namun, persetujuan itu sepenuhnya bergantung pada kesediaan Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords yang sangat dihormati dan sukses," tulis Trump di Truth Social seperti dilaporkan BBC.

Belum jelas apakah syarat untuk bergabung dengan Abraham Accords tercantum dalam naskah kesepakatan nuklir yang belum dipublikasikan atau Arab Saudi telah menyetujui ketentuan tersebut.

Hingga kini, Arab Saudi belum menanggapi pernyataan Trump.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis (23/7/2026) mengatakan Trump telah berulang kali menyampaikan syarat tersebut kepada para pemimpin Arab Saudi.

"Dia sudah mengatakan bahwa jika mereka tidak bergabung dengan Abraham Accords, kesepakatan itu batal," ujar Leavitt. "Karena itu, kami akan terus membicarakan hal tersebut dengan mitra-mitra kami di Arab Saudi."

Pernyataan Trump muncul di tengah kritik para pakar terhadap kesepakatan AS-Arab Saudi yang diumumkan pada Rabu (22/7). Mereka menilai kesepakatan itu berisiko mendorong proliferasi nuklir pada masa mendatang di kawasan yang sudah dilanda ketidakstabilan.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat menyuarakan kekhawatiran serupa. Namun, Partai Republik menguasai Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS, sedangkan para penentang kesepakatan tidak memiliki cukup suara untuk menggagalkannya.

Menurut Kementerian Energi AS, kesepakatan tersebut mencakup perjanjian kerja sama nuklir untuk tujuan damai serta perjanjian bilateral mengenai pengawasan dan verifikasi nuklir.

"Kedua perjanjian ini menjadi landasan hukum bagi kemitraan bernilai miliaran dolar AS yang akan berlangsung selama puluhan tahun serta mendukung sejumlah sasaran ekonomi dan strategis utama, termasuk nonproliferasi nuklir," demikian pernyataan Kementerian Energi AS.

Kementerian tersebut mengatakan kesepakatan itu akan diserahkan kepada Kongres AS untuk ditinjau.

Badan Energi Atom Internasional atau IAEA pada Kamis menyatakan telah mengetahui rencana AS dan Arab Saudi untuk membuat perjanjian kerja sama nuklir sipil bilateral serta meminta IAEA menerapkan langkah-langkah verifikasi terkait kesepakatan tersebut.

"Kami menantikan permintaan untuk melakukan verifikasi tersebut dan bekerja sama dengan AS serta Kerajaan Arab Saudi guna memastikan langkah-langkah itu diterapkan," sebut IAEA.

Pada masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani Abraham Accords. Kesepakatan itu membuka jalan bagi normalisasi hubungan bersejarah antara Israel dan kedua negara Arab tersebut, yang merupakan normalisasi pertama dalam beberapa dekade.

Sudan, Maroko, dan Kazakhstan kemudian turut bergabung.

Arab Saudi sebelumnya menyatakan tidak akan bergabung tanpa pembentukan Negara Palestina. Namun, Gedung Putih menegaskan kesepakatan nuklir akan batal jika Riyadh tidak bergabung dengan Abraham Accords.

Israel menyambut baik pernyataan Trump.

Melalui unggahan di X, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bergabungnya Arab Saudi dengan Abraham Accords akan menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut tidak menyinggung kesepakatan nuklir. Namun, Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat sebelumnya mengatakan negaranya dapat menerima pengembangan tenaga nuklir Arab Saudi selama ditujukan untuk kepentingan damai.

Pihak lain bersikap lebih kritis. Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan kepada sebuah surat kabar, "Setiap program nuklir militer bermula dari program sipil."

Israel secara luas diyakini memiliki senjata nuklir, tetapi tidak pernah mengonfirmasi ataupun membantahnya.

Kementerian Energi AS menyebut kesepakatan AS-Arab Saudi itu sebagai "perjanjian kerja sama nuklir untuk tujuan damai" yang akan memberikan "akses luas bagi perusahaan-perusahaan AS ke program energi nuklir Arab Saudi".

Isu nuklir menjadi inti konflik antara AS dan Israel di satu pihak dengan Iran di pihak lain yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Iran selama bertahun-tahun membantah tuduhan negara-negara Barat bahwa negara itu berniat memperoleh senjata nuklir.

Penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengatakan kepada CBS News pada 2018 bahwa negaranya tidak berencana memperoleh senjata nuklir. Namun, ia menegaskan, "Tidak diragukan lagi, jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan segera melakukan hal yang sama."

Direktur Program Timur Tengah di lembaga pemikir Defense Priorities yang berbasis di AS, Rosemary Kelanic, mengatakan akan sangat mengejutkan jika AS mengizinkan Arab Saudi memiliki fasilitas pengayaan uranium.

"AS belum pernah melakukan hal itu. Kami tidak pernah membantu negara lain melakukan pengayaan uranium di wilayahnya sendiri," kata Kelanic.

Menurutnya, hal itu karena jika sebuah negara dapat memproduksi bahan bakar nuklir sendiri, risiko negara tersebut mengembangkan senjata nuklir menjadi jauh lebih besar.