Taiwan Balas Pernyataan Trump soal Larangan Deklarasi Kemerdekaan

Liputan6.com, Taipei - Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki hak untuk mengklaim yurisdiksi atas Taiwan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pulau itu agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi dari China.

Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri Taiwan, Sabtu, sebagai respons atas komentar Trump saat kunjungan kenegaraannya ke Beijing pekan ini.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan dirinya tidak ingin Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan karena khawatir dapat memicu konflik dengan China.

“Saya tidak ingin ada yang merdeka dan kita harus menempuh jarak 9.500 mil untuk berperang. Saya tidak menginginkan itu,” kata Trump.

Ia menambahkan bahwa dirinya menginginkan stabilitas di kawasan dan berharap China tetap tenang, dikutip dari Euro News, Minggu (17/5/2026).

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat terhadap perdamaian kawasan. Namun, Taipei menegaskan bahwa Taiwan merupakan negara demokrasi yang berdaulat.

“Beijing tidak berhak mengklaim yurisdiksi atas Taiwan,” demikian pernyataan kementerian tersebut.

Taiwan juga menegaskan akan terus memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat guna menjaga stabilitas kawasan, termasuk keamanan di Selat Taiwan.

“Pemerintah akan terus memperdalam kerja sama dengan Amerika Serikat, menjaga perdamaian melalui kekuatan, dan memastikan keamanan serta stabilitas Selat Taiwan tidak dirusak,” lanjut pernyataan itu.

Komentar Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing terkait Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menyebut reunifikasi sebagai tujuan yang tidak dapat ditawar.

Awal pekan ini, juru bicara Presiden China Xi Jinping menyatakan isu Taiwan merupakan persoalan paling penting dalam hubungan China-AS dan akan menentukan arah hubungan kedua negara ke depan.

Taiwan memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan selama ini menolak klaim kedaulatan Beijing. Meski demikian, China tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau tersebut.