Korupsi di Zimbabwe Marak, Teriak Saat Melahirkan Didenda US$ 5

Korupsi sangat marak di Zimbabwe. Sampai-sampai, sejumlah aturan yang tak berpihak kepada rakyat diberlakukan. Uang hasil denda itu pun entah lari ke mana.

Dalam laporan khusus Washington Post yang dikutip pada Jumat (12/7/2013), disebutkan praktik korupsi di Zimbabwe sudah sangat sistemik. Mengakar di lembaga pemerintah dan swasta. Peratutan baru yang mencekik rakyat dibuat. Salah satunya aturan kepada ibu untuk tidak teriak saat melahirkan. Hukumannya didenda.

Para wanita yang sudah sewajarnya berteriak saat proses persalinan ini malah didenda. Alasannya, teriak-teriak di ruang rumah sakit diklaim sebagai alarm peringatan bahaya palsu, yang bisa mengecoh orang-orang di sekitar. Bagi ibu yang melanggar, akan dikenai US$ 5 atau sekitar Rp 50 ribu.

Seorang ibu yang berteriak beberapa kali selama persalinan mungkin berutang setengah pendapatan tahunan mereka setelah melahirkan. Biaya menjemput si ibu ke ruang persalinan pun tak murah, yakni sekitar US$ 50 atau sekitar Rp 500 ribu.

Dijelaskan pula, akuntabilitas uang-uang hasil denda teriak saat melahirkan beserta denda dari aturan lainnya, tak pernah jelas. Entah lari ke mana. Sementara produk domestik bruto per kapita di Zimbabwe hanya US$ 500 dengan pendapatan tahunan rata-rata per orang adalah sekitar US$ 150.

Sangat bertolak belakang antara tingkat pengangguran sangat tinggi dan kemiskinan merajalela dengan penghasilan pemerintah yang didapat dari mendenda rakyatnya sendiri.

Suap

Badan Transparency International menemukan, seperempat dari populasi global melakukan tindakan suap dalam 1 tahun terakhir.

Laporan tahunan lembaga tersebut mensurvei lebih dari 100.000 orang di sekitar 100 negara menunjukkan bahwa polisi dan sistem pengadilan paling rentan terhadap suap.

Secara keseluruhan, hampir sepertiga mengatakan interaksi mereka dengan polisi adalah dengan membayar suap.

Meski demikian, soal suap-menyuap, Zimbabwe tak menjadi juara. Suap paling banyak terjadi di Sierra Leone.

Sebanyak 84 persen penduduknya dilaporkan membayar suap. Jauh dibandingkan dengan Australia, Denmark, Finlandia, dan Jepang yang 'kadar' suap warganya hanya sebesar 1 persen. (Riz/Mut)