Bahrain Cabut Kewarganegaraan 69 Warganya, Diduga Terkait Dukungan ke Iran

Liputan6.com, Manama - Pemerintah Bahrain mencabut kewarganegaraan 69 orang yang dituduh memiliki keterkaitan dengan Iran dan mendukung serangan terhadap negara tersebut di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain pada Senin (27/4/2026) mengumumkan bahwa pencabutan kewarganegaraan dilakukan terhadap puluhan individu yang disebut “bersekongkol dengan entitas asing” dan menunjukkan simpati terhadap Iran. Beberapa dari mereka dilaporkan memiliki hubungan keluarga satu sama lain.

Langkah tersebut dikeluarkan berdasarkan arahan Raja Hamad bin Isa Al Khalifa. Dalam pernyataan resmi, disebutkan bahwa individu-individu tersebut dianggap telah merugikan kepentingan negara dan tidak menunjukkan loyalitas, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Bahrain.

Hukum di Bahrain memungkinkan pencabutan kewarganegaraan terhadap individu yang dinilai mengancam keamanan nasional atau bertindak melawan negara, dikutip dari laman Al Jazeera, Rabu (29/4).

Namun, keputusan ini menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia. Bahrain Institute for Rights and Democracy yang berbasis di London menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah “berbahaya” dan berpotensi melanggar hukum internasional.

Organisasi tersebut juga menyoroti kurangnya transparansi, karena identitas individu yang terdampak belum diumumkan secara publik. Hingga kini belum jelas apakah mereka telah ditahan, berada di dalam negeri atau di luar Bahrain, serta apakah mereka memiliki kewarganegaraan lain.

Ketegangan meningkat setelah Iran melancarkan serangan terhadap sejumlah negara Teluk, termasuk Bahrain, pada akhir Februari. Teheran menuduh negara-negara tersebut memberikan dukungan kepada Amerika Serikat dalam operasi militernya.

Serangan balasan Iran dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas militer, termasuk pangkalan angkatan laut AS di Bahrain yang menjadi sasaran rudal dan drone.

Situasi mulai mereda setelah gencatan senjata diberlakukan pada 9 April melalui mediasi Pakistan, meskipun perundingan untuk penyelesaian permanen konflik masih berlangsung.

Di dalam negeri, isu ini juga berkaitan dengan ketegangan lama antara pemerintah Bahrain dan komunitas Syiah, yang selama bertahun-tahun mengeluhkan diskriminasi. Pemerintah Bahrain kerap menuduh Iran terlibat dalam memicu ketidakstabilan, termasuk selama gelombang protes Arab Spring pada 2011.