Menlu Filipina Serukan Supremasi Hukum Laut, Tolak Politik Kekuatan di Indo-Pasifik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Filipina menegaskan pentingnya supremasi hukum laut internasional sebagai dasar utama dalam menjaga stabilitas kawasan, di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. Manila menyerukan agar praktik politik kekuasaan yang merugikan negara-negara kecil segera diakhiri.

Menteri Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa P. Lazaro, menyampaikan hal tersebut dalam kunjungannya ke Jakarta. Dalam forum Policy Dialogue yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Universitas Atma Jaya, Kamis (23/4/2026), Lazaro menekankan bahwa hukum internasional harus menjadi acuan utama dalam pengelolaan wilayah maritim.

“Masa depan kawasan harus dipandu oleh hukum internasional, bukan oleh siapa yang memiliki kekuatan militer terbesar. Bagi negara kepulauan seperti Filipina dan Indonesia, hukum laut adalah garis pertahanan utama,” ujar Lazaro di hadapan akademisi dan diplomat.  

Menurut dia, tema Keketuaan ASEAN Filipina 2026, “Navigating Our Future, Together”, merupakan respons terhadap dinamika global yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian.

Filipina, kata dia, menolak segala bentuk pendekatan yang mengedepankan kekuatan semata dalam menentukan tatanan kawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tekanan yang dihadapi Filipina, baik dari dalam negeri maupun eksternal.

Pemerintah Filipina baru-baru ini menetapkan status darurat energi nasional akibat terganggunya pasokan minyak global imbas konflik geopolitik. Di sisi lain, tantangan terhadap kedaulatan wilayah maritim juga terus meningkat.

Lazaro menilai negara-negara kepulauan di Asia Tenggara perlu memperkuat solidaritas untuk memastikan hak berdaulat atas sumber daya alam dan wilayah laut tetap dihormati. Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan strategis antara Filipina dan Indonesia sebagai pilar dalam menjaga stabilitas dan sentralitas ASEAN.

“Kerja sama yang erat antarnegara di kawasan menjadi kunci untuk menciptakan tatanan maritim yang adil, inklusif, dan berbasis hukum,” kata dia.