Prancis dan Inggris Dorong Lebanon Masuk dalam Poin Kesepakatan AS–Iran

Liputan6.com, Paris - Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot pada Kamis (9/4/2026) menyatakan bahwa kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) harus mencakup penghentian aksi militer di Lebanon. Prancis, tegasnya, mengecam serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Lebanon sehari sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan stasiun radio France Inter.

Barrot mengatakan bahwa ia mengharapkan Iran akan memberikan sejumlah konsesi dalam perundingan perdamaian yang dijadwalkan dimulai di Pakistan pada Jumat (10/4).

"Iran harus menyerahkan ambisinya untuk memiliki senjata nuklir dan sarana untuk memperolehnya, harus berhenti menggunakan rudal dan drone untuk mengancam negara-negara di kawasan, serta berhenti mendukung kelompok seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthis yang mengganggu stabilitas kawasan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Iran harus membuka kembali jalur lalu lintas di Selat Hormuz.

Serangan besar-besaran Israel terhadap Lebanon pada Rabu (8/4) menewaskan sedikitnya 254 orang. Melansir Times of Israel, militer Israel (IDF) menyatakan mengerahkan 50 jet tempur untuk menjatuhkan sekitar 160 bom ke 100 target strategis Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu dalam operasi yang disebut "Eternal Darkness". Operasi ini merupakan bagian dari gelombang serangan besar yang dilaporkan sebagai respons terencana terhadap posisi Hizbullah di Lebanon.

Namun, menurut laporan Al Jazeera, banyak serangan menghantam kawasan permukiman padat penduduk.

Sikap serupa Prancis ditunjukkan oleh Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menyatakan bahwa Lebanon harus dimasukkan dalam kesepakatan antara AS dan Iran.

Kepada program Today di BBC Radio 4 ia menuturkan bahwa serangan lanjutan Israel ke Lebanon adalah sepenuhnya salah.

"Kami ingin melihat berakhirnya permusuhan di Lebanon. Apa yang dilakukan Israel kemarin dengan eskalasi serangan ini sepenuhnya salah… eskalasi ini merusak, keliru, dan mengarah ke arah yang salah. Kami ingin gencatan senjata diperluas hingga mencakup Lebanon," ungkap Cooper seperti dikutip dari The Guardian.

Cooper juga memastikan bahwa posisi Inggris terkait Lebanon telah disampaikan kepada AS dan langsung kepada Israel.

Bagaimanapun, harapan bahwa Israel akan menghentikan serangan di Lebanon pupus pada Rabu, ketika Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Iran.

Dalam pernyataannya di Budapest, ibu kota Hungaria, Vance mengatakan, "Saya pikir ini berasal dari kesalahpahaman yang wajar. Saya pikir pihak Iran mengira bahwa gencatan senjata mencakup Lebanon, padahal tidak. Kami tidak pernah menjanjikan itu, kami tidak pernah mengindikasikan hal tersebut akan terjadi."

Draf pidato resmi Cooper pada jamuan makan malam resmi Wali Kota London dalam rangka Paskah pada Kamis kembali menyebut hal serupa bahwa Lebanon harus dimasukkan dalam kesepakatan tersebut.

"Ada banyak hal yang masih harus dilakukan dan kami mendukung perundingan ini: perundingan tersebut harus menghasilkan kemajuan; tidak boleh ada kembali ke konflik; Lebanon harus dimasukkan dalam gencatan senjata; tidak boleh ada lagi ancaman dari Iran terhadap negara-negara tetangganya; dan yang terpenting, Selat Hormuz harus dibuka kembali sepenuhnya. Lebih dari 4.827 kilometer dari sini—namun penutupan secara sengaja terhadap jalur vital ekonomi global ini berdampak pada suku bunga kredit perumahan, harga bahan bakar, dan harga pangan di dalam negeri. Setiap negara di setiap benua merasakan dampaknya. Itulah sebabnya kami terus berupaya untuk mencapai penyelesaian konflik ini secepat mungkin dan mendukung pembukaan kembali Selat Hormuz," bunyi draf pidato Cooper.

Iran menutup Selat Hormuz secara parsial sebagai respons terhadap serangan AS dan Israel yang dimulai pada 28 Februari. Sejak itu, harga global bahan bakar dan pupuk meningkat tajam, sehingga menekan anggaran rumah tangga.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah tiba di Uni Emirat Arab (UEA) sebagai bagian kedua dari kunjungannya ke negara-negara Teluk. Ia melakukan pembicaraan dengan sekutu di kawasan mengenai upaya mempertahankan jeda konflik serta langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan guna membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Starmer telah berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, di Jeddah, dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.