Antisipasi Dampak Perang Iran, Malaysia Tiadakan Open House Idulfitri dan Kurangi Dinas Luar Negeri

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia memutuskan tidak akan menggelar acara open house Hari Raya Idulfitri tahun ini serta akan mengurangi jumlah perjalanan luar negeri sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan potensi dampak ekonomi dari perang Iran.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim dalam konferensi pers pada Rabu (11/3/2026). Selain itu, Anwar menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah (government-linked companies/GLC) serta perusahaan investasi yang terkait dengan pemerintah (government-linked investment companies/GLIC) juga telah diperintahkan untuk tidak mengadakan acara open house Idulfitri.

Menurut Anwar seperti dikutip dari laporan FMT, langkah tersebut merupakan bentuk kewaspadaan dan upaya untuk memastikan pengeluaran negara dilakukan secara lebih hemat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat perang.

Ia menjelaskan bahwa sebagian pihak mungkin mempertanyakan kebijakan tersebut, mengingat situasi saat ini masih dinilai terkendali dan pasokan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas masih mencukupi.

"Sebagian orang mungkin bertanya, jika situasi masih terkendali dan pasokan kebutuhan seperti minyak dan gas masih cukup, apa perlunya langkah ini? Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana," ujar PM Anwar.

Selain pembatalan acara open house, para menteri, anggota pemerintahan, serta seluruh departemen pemerintah telah diarahkan untuk membatasi perjalanan dinas ke luar negeri. Namun demikian, perjalanan yang telah direncanakan sebelumnya dan bersifat wajib tetap diperbolehkan.

Dalam kesempatan yang sama, Anwar yang juga menjabat sebagai menteri keuangan menyatakan bahwa ia telah memerintahkan Wakil PM Fadillah Yusof untuk memimpin sebuah komite khusus, yang bertugas mengawasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan subsidi bahan bakar RON95 dan diesel.

Anwar menilai lonjakan harga minyak berpotensi meningkatkan praktik penyelundupan bahan bakar bersubsidi tersebut karena menjadi lebih menguntungkan bagi para pelaku.

Sementara itu, Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan akan memimpin komite khusus lainnya yang bertugas mengkaji dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian negara. Komite tersebut akan melakukan pertemuan setiap hari dan melibatkan Menteri Ekonomi Akmal Nasir serta kementerian terkait lainnya.