2 Maret 1955: Raja Kamboja Norodom Sihanouk Pilih Lepas Takhta untuk Terjun ke Politik

Liputan6.com, Phnom Penh - Pada 2 Maret 1955, Asia Tenggara menyaksikan sebuah langkah politik yang tak lazim. Raja Kamboja saat itu, Norodom Sihanouk, secara mengejutkan mengumumkan turun takhta. Mahkota diserahkan kepada ayahnya, Norodom Suramarit.

Bagi banyak orang, abdikasi berarti akhir dari kekuasaan. Namun bagi Sihanouk, ini justru awal dari babak baru.

Arsip diplomatik Amerika Serikat (AS) dalam seri Foreign Relations of the United States (FRUS) Vol. XXI mencatat bahwa keputusan tersebut bukan tindakan emosional, melainkan langkah politik yang diperhitungkan. Sebagai raja konstitusional, Sihanouk terikat kewajiban untuk bersikap netral dalam politik praktis. Sementara itu, situasi dalam negeri sedang memanas. Partai Demokrat dan kelompok oposisi mulai menunjukkan pengaruh yang signifikan di parlemen dan ruang publik.

Di tengah suasana Perang Dingin yang membelah dunia, Kamboja yang baru merdeka sejak 1953 berada dalam posisi rawan. Dengan melepas takhta, Sihanouk berubah status menjadi warga negara biasa. Langkah ini memberinya kebebasan untuk terjun langsung ke arena politik tanpa melanggar norma monarki.

Tak lama setelah abdikasi, ia membentuk gerakan politik bernama Sangkum Reastr Niyum (Komunitas Sosialis Rakyat). Menurut laporan The New York Times edisi 3 Maret 1955, strategi ini dimaksudkan untuk membendung kekuatan oposisi, khususnya Partai Demokrat. Sangkum mengusung gagasan "Sosialisme Buddha" — perpaduan antara keadilan sosial modern dan nilai-nilai tradisional Buddha yang sangat dihormati masyarakat Kamboja.

Strateginya terbukti efektif. Dalam pemilu 1955, Sangkum mendominasi parlemen dan praktis menyingkirkan oposisi. Sejumlah kajian sejarah kemudian mencatat bahwa pemilu tersebut berlangsung dalam tekanan politik yang kuat terhadap lawan-lawan Sihanouk. Namun hasilnya jelas: meskipun bukan lagi raja, ia menjadi figur paling dominan dalam politik Kamboja selama lebih dari satu dekade.

Pada April 1955, hanya sebulan setelah turun takhta, Sihanouk tampil di panggung internasional dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Di forum itu, ia menegaskan sikap netral Kamboja di tengah pertarungan blok Barat dan Timur. Dokumen analisis intelijen AS tahun 1955 (National Intelligence Estimate) bahkan menilai posisi netral Kamboja sebagai langkah penting untuk menjaga kedaulatan negara kecil tersebut dari tekanan kekuatan besar.

Sejarah akhirnya mencatat 2 Maret 1955 bukan sebagai akhir kekuasaan seorang raja, melainkan sebagai transformasi strategi. Sihanouk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bergantung pada mahkota. Kadang, justru dengan melepaskannya, seorang penguasa dapat memperkuat kendali politiknya.

Ia terus memainkan peran penting dalam politik Kamboja selama puluhan tahun berikutnya, melewati kudeta, pengasingan, hingga perang saudara. Pada 1993, setelah lebih dari dua dekade konflik dan pergolakan, sistem Kerajaan Kamboja dihidupkan kembali dan Sihanouk kembali dinobatkan sebagai raja.

Sihanouk wafat pada 15 Oktober 2012 dalam usia 89 tahun, menutup perjalanan hidup seorang figur sentral dalam dinamika politik Kamboja Abad ke-20.