Terkuak, Vietnam Mewaspadai Kemungkinan Perang dengan AS

Liputan6.com, Hanoi - Setahun setelah Vietnam meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) ke tingkat diplomatik tertinggi, sebuah dokumen internal justru menguak bahwa militer Vietnam mengambil langkah-langkah persiapan menghadapi kemungkinan "perang agresi" dari AS dan mengategorikan AS sebagai pihak lawan dalam konflik bersenjata. Demikian menurut laporan yang dirilis pada Selasa (3/2/2026).

Dokumen tersebut tidak hanya memperlihatkan pendekatan ganda Hanoi terhadap Washington, tetapi juga menegaskan adanya ketakutan mendalam di kalangan kepemimpinan Vietnam terhadap campur tangan eksternal yang dapat memicu pemberontakan terhadap Partai Komunis. Kekhawatiran ini merujuk pada skenario "revolusi warna" seperti Revolusi Oranye di Ukraina pada 2004 atau Revolusi Kuning di Filipina pada 1986.

Laporan tersebut disusun oleh The 88 Project, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berfokus pada pelanggaran HAM di Vietnam. Dalam analisisnya, organisasi ini juga mengutip sejumlah dokumen internal lain yang menunjukkan kecemasan serupa terhadap motif AS di Vietnam.

"Di sini ada konsensus lintas pemerintahan dan lintas kementerian," ujar Ben Swanton, wakil direktur The 88 Project sekaligus penulis laporan tersebut seperti dikutip dari Associated Press. "Ini bukan sekadar pandangan kelompok pinggiran atau unsur paranoid dalam partai atau pemerintahan."

Dokumen "Rencana Invasi Kedua AS"

Dokumen utama yang dianalisis berjudul "The 2nd U.S. Invasion Plan" atau "Rencana Kedua Invasi AS", yang diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam pada Agustus 2024. Dokumen ini menyatakan bahwa demi "memperkuat daya tangkal terhadap China", AS dan sekutunya siap menggunakan bentuk-bentuk perang nonkonvensional, intervensi militer, bahkan invasi skala besar terhadap negara atau wilayah yang "menyimpang dari orbitnya".

Meski mengakui bahwa "saat ini risiko perang terhadap Vietnam relatif kecil", para perencana militer Vietnam menekankan perlunya kewaspadaan. Mereka menulis bahwa "karena sifat agresif AS, kita perlu waspada untuk mencegah AS dan sekutunya 'menciptakan dalih' guna melancarkan invasi ke negara kita."

Para analis militer Vietnam juga menggambarkan adanya perkembangan kebijakan AS selama tiga pemerintahan berturut-turut—mulai dari Barack Obama, dilanjutkan masa jabatan pertama Donald Trump, hingga pemerintahan Joe Biden—yang dinilai semakin memperkuat hubungan militer dan strategis dengan negara-negara Asia untuk "membentuk front melawan China".

Pada 2023, Presiden Biden menandatangani Comprehensive Strategic Partnership dengan Vietnam, yang menaikkan hubungan kedua negara ke tingkat tertinggi, setara dengan hubungan Vietnam dengan Rusia dan China. Kemitraan tersebut digambarkan sebagai hubungan "mitra tepercaya dengan persahabatan yang dilandasi rasa saling menghormati".

Namun, dalam dokumen militer tahun 2024, para perencana Vietnam menilai bahwa meskipun AS memandang Vietnam sebagai "mitra dan mata rantai penting", Washington juga ingin "menyebarkan dan memaksakan nilai-nilainya terkait kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, etnisitas, dan agama" guna secara bertahap mengubah sistem pemerintahan sosialis Vietnam.

"Rencana Invasi AS Kedua memberikan salah satu gambaran paling gamblang tentang kebijakan luar negeri Vietnam," tulis Swanton dalam analisisnya. "Dokumen ini menunjukkan bahwa jauh dari melihat AS sebagai mitra strategis, Hanoi justru memandang Washington sebagai ancaman eksistensial dan tidak berniat bergabung dalam aliansi anti-China."

Kementerian Luar Negeri Vietnam tidak menanggapi permintaan komentar terkait laporan The 88 Project maupun dokumen yang disorot. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak mengomentari langsung dokumen tersebut, tetapi menegaskan kembali komitmen dalam kemitraan baru itu.

"Vietnam yang kuat, sejahtera, mandiri, dan tangguh menguntungkan kedua negara dan membantu memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap stabil, aman, bebas, dan terbuka," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS.

Cerminan Ketegangan Internal Kepemimpinan Vietnam

Nguyen Khac Giang dari ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura menilai dokumen-dokumen tersebut mencerminkan ketegangan internal dalam kepemimpinan politik Vietnam. Menurutnya, faksi konservatif yang berafiliasi dengan militer dalam Partai Komunis sejak lama terobsesi dengan ancaman eksternal terhadap rezim.

"Militer tidak pernah sepenuhnya nyaman dengan langkah menuju Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Amerika Serikat," ungkap Giang.

Ketegangan ini bahkan sempat muncul ke ruang publik pada Juni 2024, ketika Universitas Fulbright—yang memiliki keterkaitan dengan AS—dituduh oleh sebuah laporan televisi militer sebagai pihak yang memicu "revolusi warna". Tuduhan tersebut kemudian dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Vietnam, yang justru membela universitas tersebut.

Zachary Abuza, profesor di National War College di Washington, mengatakan bahwa militer Vietnam masih menyimpan "ingatan panjang" tentang perang melawan AS yang berakhir pada 1975. Meski banyak diplomat Barat menilai Vietnam lebih khawatir terhadap potensi agresi China, dokumen ini menegaskan bahwa ketakutan terbesar para pemimpin Vietnam adalah kemungkinan terjadinya "revolusi warna".

Ketidakpercayaan Vietnam terhadap AS juga diperparah oleh pemotongan anggaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) pada masa pemerintahan Trump. Pemangkasan tersebut mengganggu proyek-proyek penting, termasuk pembersihan tanah yang terkontaminasi dioksin dari Agen Oranye serta penanganan amunisi dan ranjau yang belum meledak.

"Ketakutan yang berlebihan dan terus-menerus terhadap ancaman 'revolusi warna' ini sangat membingungkan," tutur Abuza. "Saya tidak melihat alasan yang jelas mengapa Partai Komunis merasa posisinya begitu lemah atau tidak aman."

Ia menambahkan bahwa Vietnam telah berhasil mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, ekonominya tumbuh pesat, dan negara tersebut menjadi tujuan favorit investor asing.

Meski Vietnam dan China berselisih terkait klaim wilayah di Laut China Selatan, dokumen-dokumen tersebut menggambarkan China lebih sebagai pesaing regional ketimbang ancaman eksistensial seperti AS.

"China tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi Partai Komunis Vietnam," kata Abuza.

Menurutnya, Beijing memahami bahwa tekanan berlebihan terhadap Hanoi dapat memicu ketidakstabilan internal di Vietnam.

China merupakan mitra dagang dua arah terbesar Vietnam, sementara AS adalah pasar ekspor terbesar Vietnam. Kondisi ini memaksa Hanoi melakukan manuver keseimbangan antara menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi dengan kedua negara, sekaligus melindungi kepentingan strategisnya.

"Bahkan sebagian pemimpin progresif pun memandang AS dengan sikap hati-hati," ujar Abuza. "Mereka merasa bahwa jika terjadi revolusi warna, Amerika akan mendukungnya."

Periode Kedua Trump: Kekhawatiran Lama Reda, Kekhawatiran Baru Muncul

Di bawah kepemimpinan To Lam, yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis sekitar waktu dokumen itu disusun, Vietnam justru memperkuat hubungan dengan AS, terutama di bawah pemerintahan Trump. Lam kembali ditunjuk sebagai sekretaris jenderal bulan lalu dan diperkirakan akan merangkap jabatan presiden, menjadikannya pemimpin paling berkuasa dalam beberapa dekade.

Pada masa ini, bisnis keluarga Trump memulai proyek resor golf dan properti mewah senilai USD 1,5 miliar di Provinsi Hung Yen. Lam juga dengan cepat menerima undangan Trump untuk bergabung dalam Board of Peace, sebuah langkah yang dinilai tidak lazim karena kebijakan luar negeri Vietnam biasanya sangat mempertimbangkan reaksi Beijing.

Namun, operasi militer Trump untuk menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro justru memperkuat kecemasan kalangan konservatif Vietnam. Selain itu, kemungkinan tindakan militer AS terhadap Kuba—sekutu dekat Vietnam—juga dipandang dapat mengguncang keseimbangan strategis Hanoi.

"Kuba sangat sensitif," sebut Giang. "Jika sesuatu terjadi di Kuba, itu akan mengirimkan gelombang kejut ke elite politik Vietnam."

Secara keseluruhan, tahun pertama pemerintahan Trump yang kedua dinilai membuat Vietnam senang karena fokus AS pada Belahan Barat, tetapi sekaligus bingung menghadapi kebijakan Washington yang dinilai kontradiktif.

"Vietnam akan kebingungan dengan pemerintahan Trump yang meremehkan isu hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi pada saat yang sama bersedia melanggar kedaulatan negara lain dan menyingkirkan pemimpin yang tidak disukainya," imbuh Abuza.